Sukabuminow.com || Rencana penggabungan sembilan kecamatan di Kabupaten Sukabumi ke dalam wilayah administrasi Kota Sukabumi menuai protes keras dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana. Politisi yang juga menjabat Plt Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi itu menilai langkah tersebut tidak relevan dengan semangat pemekaran yang telah diperjuangkan sejak lama.
Menurut Andri, sejarah pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara bukanlah proses instan. Perjuangan itu, kata dia, telah memakan waktu, biaya, dan tenaga dari para tokoh pendahulu serta seluruh pemangku kepentingan.
“Sejarah sudah mencatat bagaimana para tokoh memperjuangkan pemekaran Kabupaten Sukabumi. Ini bukan perjalanan satu atau dua tahun, melainkan proses panjang yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Tiba-tiba muncul wacana mencaplok beberapa kecamatan justru mengganggu semangat tersebut,” tegas Andri usai menyimak pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menyambut HUT RI Ke-80, Jumat (15/8/25).
Andri mengungkapkan, Kabupaten Sukabumi merupakan daerah terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali setelah Banyuwangi. Dalam konteks Jawa Barat, luas wilayah itu sudah menjadi pertimbangan utama dalam proses pemekaran. Bahkan, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara telah masuk dalam tiga daerah di Jawa Barat yang dinyatakan siap untuk dimekarkan bersama Kabupaten Garut dan Kabupaten Bogor.
Ia juga menyoroti persoalan etika komunikasi antarpemerintahan. Selama menjabat di Komisi I DPRD, Andri mengaku tidak pernah menerima pembicaraan atau koordinasi resmi terkait rencana tersebut dari pihak Kota Sukabumi.
“Tidak pernah ada kata, sapa, atau pembahasan resmi dari pihak mereka. Tiba-tiba isu ini dilempar ke publik. Dalam konteks pemerintahan, ini tidak elok,” ucapnya.
Andri memperingatkan, penggabungan sembilan kecamatan akan membawa dampak signifikan, baik secara geografis maupun ekonomi. Ia menilai hal itu berpotensi mengubah ekosistem pembangunan yang selama ini telah dikaji secara komprehensif dalam rencana pemekaran.
“Dampaknya besar sekali. Apalagi secara geografis dan ekonomi, wilayah utara dan selatan sudah memiliki kajian luas untuk pemekaran. Mengutak-atiknya justru akan merusak keseimbangan yang sudah ada,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andri menegaskan bahwa hingga saat ini Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi tidak pernah menerima aspirasi atau permintaan resmi dari masyarakat di wilayah tersebut untuk bergabung dengan Kota Sukabumi.
Ia pun meminta Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, untuk fokus membenahi internalnya terlebih dahulu sebelum memperluas wilayah.
“Tata dulu kota yang ada. Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari terminal, drainase, hingga tata ruang. Jangan tergesa-gesa ingin memperluas wilayah,” ujarnya.
Andri memastikan DPRD Kabupaten Sukabumi tetap berkomitmen melanjutkan proses menuju pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara. Bahkan, Perda tentang Dana Cadangan untuk persiapan pemekaran telah disahkan hingga 2027.
“Kami terus membahas dan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan. Tolong hargai proses yang sudah berjalan,” pungkasnya.
Reporter: Edo
Redaktur: Andra Permana
The post Andri Hidayana Protes Keras Rencana Pelebaran Wilayah Kota Sukabumi appeared first on Sukabuminow.com.
