Sumber: Radar Sukabumi
SUKABUMI – Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan mendukung kebijakan pemerintah pusat mengenai Work From Home (WFH) kepada aparatur sipil negara (ASN) setiap Hari Jumat. Sebab dasar pemikiran dari kebijakan ini dalam rangka efisiensi energi nasional dampak dari krisis geopolotik dan perang Timur Tengah. Pria yang akrab disapa Hergun menyebutkan WFH adalah langkah yang baik dan masuk akal secara fiskal meskipun tak dipungkiri mengenai resiko pada produktivitas.
“Pemerintah telah menggalakkan kebijakan efisiensi dan hal ini kami dukung sebagai upaya mengatasi kenaikan harga minyak dunia. Sebagaimana diketahui harga minyak dunia telah menyentuh 115 dollar AS per barel sementara asumsi dalam APBN hanya 70 dollar AS per barel,” kata Hergun kepada Radar Sukabumi, Rabu (1/4/2026).
Lanjut Hergun, dia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah memutuskan tidak akan menaikkan harga BBM per 1 April 2026. Hal tersebut tentunya dimaksudkan untuk melindungi masyarakat kecil agar tidak terpukul daya belinya. “Sehingga, perlu dilakukan kebijakan efisiensi energi, yang salah satunya melalui WFH ASN,” ujar Hergun.
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra mengingatkan agar WFH ASN tidak salah gunakan untuk kegiatan-kegaitan lainnya yang bertentangan dengan semangat efisiensi energi dan anggaran, misalnya melakukan kegiatan liburan.
“Kita setuju dengan semangat efisiensi energi. Tapi saya ingatkan, WFH pada hari Jumat itu statusnya tetap bekerja, bukan libur lebih awal. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat ASN jadi ‘mager’ (malas gerak) dan pelayanan publik di hari tersebut malah terganggu atau melambat,” tegas Hergun.
“Pemerintah perlu mengoptimalkan pengawasan terhadap WFH ASN untuk menjamin pelayanan publik tetap berjalan secara baik. WFH hanya mengubah pola kerja sehingga tidak boleh menurunkan kinerja,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Hergun mendorong instansi terkait, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Dalam Negeri, untuk bersinergi dan berkolaborasi antar kementerian/lembaga serta dengan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap WFH ASN.
“WFH akan diberlakukan di seluruh Indonesia, baik ASN pusat maupun daerah, karena itu perlu kolaborasi yang solid antar instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin agar kinerja ASN tidak menurun saat WFH. Selain itu, terhadap ASN yang meninggalkan tugas perlu diberikan punishment sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Kemudian, mengenai keputusan pemerintah yang memangkas anggaran perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50% dan luar negeri hingga 70%, Hergun menilai hal tersebut sebagai salah satu sinyal bahwa pemerintah harus mulai beralih ke sistem kerja yang lebih digital dan efektif.
“Angka pemotongan hingga 70% untuk luar negeri itu sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa selama ini memang banyak kegiatan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui koordinasi virtual. Sekarang saatnya membuktikan bahwa birokrasi kita bisa tetap berlari kencang meski anggarannya diketatkan,” jelasnya.
Hergun pun mendukung penuh pembatasan penggunaan mobil dinas dan dorongan bagi pejabat serta ASN untuk beralih ke transportasi umum. Namun, ia menekankan perlunya keteladanan dari level atas.
“Kebijakan ini harus dimulai dari pucuk pimpinan. Kalau para pejabat tinggi sudah memberi contoh menggunakan transportasi publik, maka staf di bawahnya akan mengikuti tanpa merasa terpaksa. Ini bukan hanya soal hemat BBM, tapi soal empati di tengah kondisi ekonomi global yang sedang sulit,” tutup Ketua DPP Partai Gerindra ini.
Hergun memastikan bahwa DPR akan terus mengawasi realokasi anggaran hasil penghematan tersebut agar benar-benar dialihkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan sektor produktif lainnya. (izo)
The post ASN WFH Hari Jumat, Hergun: Jangan Mager! appeared first on Radar Sukabumi.
