SUKABUMI — Wacana pengaktifan kembali sistem tollgate retribusi pariwisata di Kabupaten Sukabumi menuai sorotan dari Anggota DPR RI, H. Iman Adinugraha. Ia menegaskan dukungannya terhadap kebijakan tersebut, namun dengan catatan penting: pengelolaan harus profesional, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Kebijakan tollgate yang sempat dihentikan pada masa kepemimpinan sebelumnya kini kembali dipertimbangkan oleh Bupati Sukabumi Asep Japar. Langkah ini muncul di tengah tingginya kunjungan wisatawan saat libur Lebaran 2026 yang belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Iman menilai, potensi sektor pariwisata Sukabumi sangat besar dan seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan jika dikelola dengan baik.
“Kalau dikelola profesional, transparan, dan masuk ke kas daerah untuk pembangunan, saya setuju. Tapi kalau hanya jadi celah pungli, dan cawe – cawe politik itu jelas tidak boleh,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam sistem pemungutan retribusi. Menurutnya, praktik karcis tanpa pengawasan yang jelas berpotensi merugikan daerah jika tidak dikontrol dengan ketat.
“Selama itu jadi potensi PAD dan kembali ke pembangunan destinasi serta infrastruktur, kenapa tidak? Tapi harus jelas pengelolaannya,” tambahnya.
Lebih jauh, Iman menyoroti kondisi infrastruktur di Sukabumi yang masih membutuhkan perhatian serius. Ia menilai, keterbatasan anggaran dari APBD maupun APBN menjadi tantangan, sehingga potensi PAD dari sektor wisata perlu dimaksimalkan.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada anggaran pusat dan daerah. Potensi yang ada harus digali untuk membangun Sukabumi bersama-sama,” ujarnya.
Lonjakan wisatawan yang mencapai ratusan ribu orang saat musim libur juga dinilai berdampak pada kemacetan parah di sejumlah titik. Iman menilai kondisi ini bisa menurunkan minat wisatawan jika tidak segera diatasi.
“Bayangkan, orang bisa terjebak macet sampai berjam-jam. Padahal Sukabumi punya potensi luar biasa, pantai, gunung, sungai. Tapi kalau aksesnya sulit, orang jadi enggan datang,” ungkapnya.
Ia pun mendorong percepatan pembangunan jalur alternatif, termasuk rencana pengembangan jalur Cismangguh–Cibodas–Cikakak yang diharapkan dapat mengurai kepadatan di jalur utama. Dengan demikian, jalur nasional dapat difokuskan sebagai akses umum, sementara jalur lain dikembangkan sebagai koridor wisata.
Iman menegaskan, pembangunan Sukabumi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak.
“Ini tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, pusat, DPRD, DPR RI, media, hingga masyarakat harus kompak membangun Sukabumi agar potensi yang ada benar-benar bisa dimanfaatkan,” pungkasnya.
The post Iman Adinugraha Soroti Wacana Tollgate Wisata Sukabumi : Jangan Jadi Cawe – Cawe Politik dan Celah Pungli first appeared on Sukabumi Ku.
