JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi yang melarang pemutaran maupun kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan pembubaran kegiatan nobar di sejumlah daerah. Yusril menekankan bahwa kejadian tersebut tidak mencerminkan kebijakan pemerintah secara keseluruhan.
“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut,” kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).
Baca Juga: Indeks Demokrasi Jawa Barat Turun ke 80,86, Sejumlah Indikator Menguat
Ia menjelaskan, larangan yang terjadi di beberapa kampus, seperti di Lombok, lebih disebabkan oleh persoalan administratif, bukan intervensi pemerintah pusat. Sementara itu, di sejumlah daerah lain seperti Bandung dan Sukabumi, kegiatan nobar tetap berlangsung tanpa hambatan.
Menurut Yusril, pola tersebut menunjukkan tidak adanya instruksi terpusat dari pemerintah maupun aparat penegak hukum terkait pelarangan film tersebut.
“Melihat pola yang ada, pembubaran nobar itu bukan arahan pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” ujarnya.
Baca Juga: Kasus Chromebook, Jaksa Sebut Harta Nadiem Naik tak Seimbang
Yusril juga menilai isi film yang mengkritik proyek strategis nasional di Papua sebagai hal yang wajar dalam negara demokrasi. Meski demikian, ia mengakui terdapat narasi yang dinilai cukup provokatif, termasuk dari judul film itu sendiri.
“Saya menganggap kritik seperti itu wajar saja, walaupun memang ada narasi yang provokatif. Bahkan judulnya pun bisa memancing tafsir,” katanya.
Ia mengimbau masyarakat tidak bereaksi berlebihan hanya karena judul film. Menurutnya, publik sebaiknya menonton terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian.
Baca Juga: Dari Gigs Kota Sukabumi, CMSTY Sukses Gelar Promo Tour EP TITIK di 11 Kota Jawa-Bali
“Biarkan masyarakat menonton, kemudian lakukan diskusi dan debat. Dengan begitu publik bisa lebih kritis dan terbuka terhadap perbedaan pandangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusril menyebut pemerintah juga bisa mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui karya tersebut, khususnya terkait pelaksanaan proyek di lapangan.
Ia menegaskan bahwa proyek strategis nasional di Papua Selatan bukanlah bentuk kolonialisme modern, melainkan bagian dari upaya pembangunan nasional yang telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu.
Baca Juga: Long Weekend Dongkrak Kunjungan Wisata Palabuhanratu, Citepus-Karanghawu Ramai
“Sudah pasti proyek itu bukan kolonialisme modern. Papua adalah bagian integral dari NKRI,” kata Yusril.
Namun demikian, ia memastikan pemerintah tetap terbuka terhadap evaluasi. Menurutnya, kritik dapat menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Di sisi lain, Yusril juga menyoroti pentingnya tanggung jawab dari para pembuat karya. Ia menilai keterbukaan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga seniman dan kreator.
Baca Juga: Awal Libur Panjang, Lalu Lintas di Cibadak Sukabumi Padat Merayap
“Pemerintah tidak bisa berlindung di balik kekuasaan, dan seniman juga tidak bisa hanya berlindung di balik kebebasan berekspresi,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Yusril menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tetap dijamin dalam sistem demokrasi, namun harus disertai tanggung jawab moral.
“Ini negara demokrasi, semua orang bebas berekspresi. Tapi tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab moral kepada diri sendiri dan publik,” pungkasnya.
The post Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Larang Nobar Film Pesta Babi first appeared on Sukabumi Ku.
