BANDUNG = Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat pada 2025 tercatat sebesar 80,86 poin atau turun 1,94 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, posisi tersebut masih berada dalam kategori baik dan berada di atas rata-rata nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat tren skor demokrasi di wilayah ini cenderung fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan dinamika sosial dan politik yang masih memengaruhi stabilitas demokrasi.
Dikutip dari IDN Times Jabar, Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, mengatakan capaian tersebut menunjukkan demokrasi di Jawa Barat masih tergolong baik, namun perlu ditingkatkan kualitasnya.
Baca Juga: Aduh! Wilayah Hukum Polres Sukabumi Kota Masuk Lima Besar Rawan Kejahatan di Jabar
Ia menyebut tantangan ke depan bukan hanya menjaga angka tetap tinggi, tetapi juga memperkuat substansi demokrasi agar lebih inklusif. Menurutnya, fluktuasi skor IDI menandakan demokrasi belum sepenuhnya stabil.
“Nilai IDI itu fluktuatif, artinya demokrasi kita belum sepenuhnya stabil dan masih dipengaruhi berbagai dinamika,” ujar Margaretha dikutip sukabumiku.id, Kamis (14/05/2026).
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Jawa Barat, Wahyu Mijaya, membenarkan adanya penurunan skor tersebut. Ia menegaskan meski turun, posisi Jawa Barat masih lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.
Baca Juga: Ide KDM Soal Jalan Berbayar Dinilai Rumit, Masalah Teknis dan Regulasi Disorot
“Kami turun 1,94 poin, sekarang di 80,86. Tapi masih di atas rata-rata nasional,” kata Wahyu.
Ia menjelaskan sejumlah indikator menjadi penyebab turunnya skor, di antaranya kinerja legislasi daerah dan akses informasi publik. Bahkan, penilaian terhadap produk hukum lebih menitikberatkan pada jumlah Perda dibanding kualitasnya.
“Yang dilihat itu kuantitas Perda dibanding target Propemperda, bukan kualitasnya,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Jabar Kaji Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor pada 2026
Di sisi lain, terdapat sejumlah indikator yang justru mengalami peningkatan signifikan pada 2025. Kenaikan skor IDI Jawa Barat tetap ditampilkan dalam bentuk poin sebagai berikut:
1. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan naik dari 75 menjadi 100 poin (+25 poin)
2. Pemenuhan hak-hak pekerja naik dari 68,97 menjadi 80,23 poin (+11,26 poin)
3. Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat naik dari 66,09 menjadi 71,03 poin (+4,94 poin)
4. Anti monopoli sumber daya ekonomi naik dari 74,67 menjadi 79,33 poin (+4,66 poin)
5. Kesetaraan dalam pelayanan dasar naik dari 73,61 menjadi 74,75 poin (+1,14 poin)
6. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan naik dari 94,59 menjadi 95,55 poin (+0,96 poin)
7. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu naik dari 94,98 menjadi 95 poin (+0,02 poin)
8. Transparansi anggaran dalam penyediaan informasi APBN/APBD tetap di 100 poin
9. Pendidikan politik kader partai politik tetap di 100 poin
Meski ada sejumlah indikator yang menguat, Wahyu mengakui masih terdapat pekerjaan rumah dalam aspek kebebasan sipil, termasuk kebebasan berkumpul dan berekspresi.
Ia juga menambahkan bahwa penurunan pada indikator kebebasan pers akan ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebabnya.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada capaian angka, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi secara menyeluruh.
“Ini menjadi PR kita bersama supaya tidak ada intimidasi dan kebebasan masyarakat benar-benar terjamin,” katanya.
The post Indeks Demokrasi Jawa Barat Turun ke 80,86 Poin, Sejumlah Indikator Menguat first appeared on Sukabumi Ku.
