Oleh: Dr. Ratna Istianah, M.A.P
(Dosen Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi sekaligus Sekretaris Eksekutif Poros Pemikiran dan Partisipasi Publik Indonesia)
Aksi ratusan Ketua RT dan RW yang mendatangi DPRD Kota Sukabumi untuk menagih janji dana abadi Rp10 juta per RT bukan sekadar demonstrasi biasa. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana politik lokal Kota Sukabumi sedang memasuki fase paling penting: ujian antara janji kampanye dan realitas pemerintahan.
Dalam dinamika politik Kota Sukabumi, RT dan RW memiliki posisi yang sangat strategis. Mereka adalah wajah negara yang paling dekat dengan masyarakat. Ketika warga membutuhkan surat pengantar, bantuan sosial, penanganan lingkungan, hingga penyelesaian konflik sosial, RT dan RW berada di garis depan. Namun ironisnya, selama bertahun-tahun mereka sering menjadi kelompok yang paling dibutuhkan sekaligus paling sedikit diperhatikan.
Karena itu, ketika janji dana abadi Rp10 juta per RT muncul dalam narasi politik Wali Kota Sukabumi, harapan besar langsung tumbuh di tingkat akar rumput. Bahkan program tersebut beberapa kali disampaikan dalam forum pembangunan pemerintah daerah sebagai bagian dari komitmen pemberdayaan masyarakat.
Masalahnya, politik selalu lebih mudah diucapkan daripada dijalankan.
Hari ini Kota Sukabumi sedang berhadapan dengan persoalan klasik pemerintahan daerah di Indonesia: tingginya ekspektasi publik berhadapan dengan keterbatasan fiskal dan birokrasi. Ketika janji belum terealisasi, masyarakat mulai mempertanyakan konsistensi pemerintah. Dan RT/RW memilih jalur politik terbuka: datang ke DPRD untuk menagih komitmen.
Ini menarik.
BACA JUGA: Diprotes RT/RW se-Kota Sukabumi, Ayep Zaki: Mengatasnamakan Forum Harus Jelas Legitimasinya
Karena yang sedang terjadi sesungguhnya bukan hanya persoalan anggaran, tetapi persoalan legitimasi politik. Dalam demokrasi lokal, masyarakat tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga mengingat janji-janjinya.
Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa warga Kota Sukabumi semakin sadar terhadap kontrak politik. Masyarakat kini tidak lagi sekadar menjadi penonton lima tahunan yang hanya hadir saat pencoblosan. Mereka mulai aktif mengawasi, mengingatkan, bahkan menekan pemerintah ketika komitmen politik dianggap belum terpenuhi.
Dari sudut pandang kebijakan publik, pemerintah Kota Sukabumi sebenarnya perlu berhati-hati. Program bantuan RT/RW tidak boleh berhenti sebagai slogan populis. Harus ada kejelasan: sumber anggaran, dasar hukum, mekanisme distribusi, serta sistem pengawasan. Jika tidak, kebijakan berisiko berubah menjadi polemik berkepanjangan.
Apalagi sebelumnya Kota Sukabumi juga sempat ramai dengan kontroversi gagasan “Dana Abadi Kota Sukabumi” yang dikaitkan dengan pengumpulan wakaf tunai dan menuai perdebatan publik mengenai legalitas serta tata kelola kebijakan daerah.
BACA JUGA: Pengurus RT/RW se-Kota Sukabumi Desak Pemkot Penuhi 4 Tuntutan, Ancam Aksi Lebih Besar
Di titik ini, pemerintah daerah perlu memahami bahwa masyarakat Kota Sukabumi bukan hanya membutuhkan program yang terdengar besar, tetapi juga kepastian dan transparansi. Publik ingin melihat apakah kebijakan benar-benar dirancang untuk kepentingan masyarakat atau sekadar menjadi komoditas politik saat Pilkada.
RT dan RW juga harus dijaga agar tidak terjebak menjadi alat politik kekuasaan. Mereka adalah institusi sosial masyarakat, bukan mesin politik yang hanya dihampiri ketika momentum elektoral datang.
Kota Sukabumi sendiri memiliki karakter masyarakat yang sangat aktif secara sosial dan politik. Kota ini kecil secara geografis, tetapi sangat cepat dalam membentuk opini publik. Isu di tingkat lingkungan bisa berkembang menjadi percakapan politik kota hanya dalam hitungan jam. Karena itu, pemerintah tidak bisa menganggap remeh kegelisahan RT dan RW.
Pada akhirnya, kasus ini memberi pelajaran penting bahwa demokrasi lokal tidak selesai setelah pelantikan kepala daerah. Demokrasi justru diuji ketika janji politik harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang realistis, adil, dan akuntabel.
Dan hari ini, Kota Sukabumi sedang berada di titik ujian itu.
The post RT/RW Menagih Janji, Kota Sukabumi Sedang Menghadapi Ujian Politik Pemerintahan first appeared on Sukabumi Ku.
