SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan program unggulannya yang kerap disampaikan saat kampanye dulu tidak dapat direalisasikan melalui. Program tersebut, Dana Abadi Rp10 juta per RT , berisiko jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pernyataan itu disampaikan Ayep saat konferensi pers di Balai Kota Sukabumi, Kamis (21/5/2026). Ia menanggapi sejumlah aspirasi yang sebelumnya disampaikan Forum RT/RW dalam audiensi bersama DPRD.
“Kalau masalah dana abadi, itu enggak mungkin. Karena literatur dan sebagainya, ya, seperti itu tidak mungkin dilaksanakan,” ujar Ayep didampingi Wakil Wali Kota Bobby Maulana dan Sekretaris Daerah Andang Tjahjandi.
Baca Juga: TPA Cikundul Kota Sukabumi Masuki Fase Darurat
Ayep menjelaskan program Dana Abadi Rp10 Juta per RT berisiko jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia pun menegaskan, Pemkot Sukabumi tengah menyelesaikan temuan-temuan BPK sejak 2004.
“Kalaupun dilaksanakan ini akan menjadi temuan BPK. Kita juga sudah menyelesaikan temuan-temuan BPK dari sejak 2004 sampai dengan sekarang kita akan menyelesaikan temuan-temuan BPK ini sebaik-baiknya, karena kita ingin clear,” tutur pria jangkung yang juga penggagas usaha tempe AA Zaki ini.
Ayep mengakui pernah menyampaikan gagasan dana abadi sebelum menjabat sebagai wali kota. Namun, seperti halnya kasus salat Idul Fitri untuk Muhammadiyah, Ayep mengaku harus tunduk pada regulasi yang berlaku setelah resmi menjabat sebagai kepala daerah.
“Janji itu disampaikan sebelum saya duduk di kekuasaan. Tapi begitu saya menjabat, saya terikat oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Enggak bisa saya melawan undang-undang,” tegasnya.
Baca Juga: Singgung Soal Pilkada Usai Diprotes RT/RW, Ayep Zaki: Ini Risiko Pertarungan
Kendati demikian Ayep mengklaim program dana abadi tetap berjalan meski bukan menggunakan APBD. Dana Abadi berjalan melalui jalur filantropi, yaitu melalui Qordul Hasan.
Program tersebut dijalankan menggunakan dana sedekah jariah dan wakaf yang dikelola di luar APBD. “Yang sudah menerima dana abadi melalui filantropis sudah 2.642 orang, bulan ini nambah lagi 500 orang,” ungkapnya.
“Saya ingin membangun Kota Sukabumi bukan hanya dari APBD, tapi juga dari dana filantropis, untuk beasiswa SD, BPJS Tenaga Kerja, dan bantuan kepada warga,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ayep juga menekankan posisi strategis dari pejabat RT dan RW. Menurutnya RT dan RW punya kekuatan yang hebat, proses administrasi masyarakat tidak bisa dijalankan tanpa persetujuan mereka.
Baca Juga: Diprotes RT/RW se-Kota Sukabumi, Ayep Zaki: Mengatasnamakan Forum Harus Jelas Legitimasinya
Karena itu lah Pemkot Sukabumi juga menaikan insentif untuk RT/RW dengan harapan kinerjanya menjadi semakin baik.
“Tanpa tanda tangan RT dan RW, masyarakat enggak bisa dapat izin. Wakil wali kota pun tidak bisa mengeluarkan perizinan kalau tidak ada tanda tangan RT dan RW,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, pengurus RT dan RW se-Kota Sukabumi menyampaikan tuntutan kepada Pemkot, di antaranya terkait kejelasan program, anggaran, dan perhatian terhadap peran mereka di tingkat lingkungan. Mereka bahkan mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika tuntutan tidak direspons serius.
The post Program Unggulan Ayep-Bobby Dana Abadi Rp10 Juta per RT Berisiko jadi Temuan BPK first appeared on Sukabumi Ku.
