SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Sekretaris Daerah (Sekda) menerbitkan surat imbauan nomor 500.15.14.2/4759/Disnakertrans/2026 yang ditujukan kepada Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Sukabumi. Surat tersebut menginstruksikan agar seluruh pekerja, termasuk relawan SPPG, segera diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Sigit Widarmadi, didampingi Kabid Hubungan Industrial, Tedi Kuswandi, menjelaskan langkah ini diambil untuk mengejar target Universal Health Coverage (UHC) dan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yang saat ini masih di bawah harapan. “Himbauan Pak Sekda ini merupakan tindak lanjut pertemuan kami dengan pihak BPJS. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan UHC dan UCJ kita,” ujar Tedi, Senin (1/6).
Menurutnya, sektor SPPG memiliki potensi besar. Dari target sekitar 400 SPPG, saat ini tercatat 356 SPPG aktif di Kabupaten Sukabumi. Pihaknya mendorong agar seluruh pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial demi menciptakan ketenangan dalam bekerja. “Dengan terlindungi, para pekerja dan relawan tidak perlu was-was lagi jika sakit atau mengalami kecelakaan kerja. Kenyamanan ini otomatis meningkatkan kualitas kerja mereka,” tambahnya.
Selain perlindungan pekerja, kebijakan ini juga bertujuan menertibkan administrasi anggaran negara. Pemkab meminta pemberi kerja melepas status kepesertaan karyawan yang masih terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). “Jika PBI dilepas, alokasi anggaran bisa dialihkan untuk warga lain yang lebih membutuhkan,” tegas Tedi.
Sumber: Radar Sukabumi The post Disnakertrans Sukabumi Dorong Pekerja SPPG Lepas Status BPJS Gratisan appeared first on Radar Sukabumi.
