Sumber: Radar Sukabumi
SUKABUMI – Gelombang protes terhadap kepemimpinan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, kembali mencuat. Sekitar 2.000 massa yang terdiri dari pengurus RT-RW, elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan aktivis turun ke jalan dalam Aksi 2.6.26 yang dipusatkan di Balai Kota Sukabumi, Selasa (2/6).
Massa yang memadati kawasan Balai Kota dengan pengawalan kepolisian membawa sejumlah tuntutan hasil kesepakatan Forum Komunikasi Pengurus RT dan RW se-Kota Sukabumi. Selain menagih janji politik, mereka juga mendesak DPRD menggunakan hak angket hingga mendorong pemakzulan wali kota.
Koordinator aksi, Arif Rahman Hakim, menyebut sedikitnya 1.200 pengurus RT-RW terlibat langsung. Lima tuntutan utama yang disuarakan yakni: keberlanjutan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW), pencairan insentif RT-RW tepat waktu, dana kelurahan yang tidak dikontraktualkan, realisasi dana abadi sesuai janji kampanye, serta permintaan maaf atas pernyataan yang dianggap menyudutkan RT-RW.
“Jawaban wali kota tidak selaras dengan tuntutan kami. Kami tidak mau lagi terjebak dengan kebohongan dan sumpah-sumpah yang pernah disampaikan,” tegas Arif.
Nada serupa disampaikan Ketua Fraksi Rakyat, Rozak Daud. Ia menilai aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap janji politik yang belum terealisasi. “Ketika janji kampanye tidak dipenuhi dan jawabannya terus berubah-ubah, publik berhak mempertanyakan komitmennya,” ujarnya.
Rozak menambahkan, rekomendasi Panja DPRD terkait sejumlah persoalan yang belum dijalankan pemerintah daerah dapat menjadi pintu masuk bagi DPRD untuk menggunakan hak interpelasi maupun hak angket. Ia juga menyoroti penjelasan pemerintah mengenai dana abadi yang dinilai tidak menjawab substansi tuntutan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan komitmen pemerintah melanjutkan Program P2RW pada perubahan anggaran tahun 2026. Ia juga berjanji menyalurkan insentif RT-RW tepat waktu. Namun, terkait dana abadi, Ayep mengaku belum mampu merealisasikannya karena keterbatasan fiskal daerah akibat pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat sebesar Rp159 miliar.
The post Gelombang Protes RT-RW: Pemakzulan Jadi Tuntutan appeared first on Radar Sukabumi.
