Sumber: Radar Sukabumi
BANDUNG – Seperti diketahui Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, mencopot Kepala UPTD Tikomdik (Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan) pada Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, karena dinilai tidak mampu menangani berbagai persoalan teknis dalam proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) Jabar.
Pasca persoalam itu, muncul pertanyaan dari berbagai pihak, salah satunya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Semut Merah Indonesia (BASMI). Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Harian LSM BASMI, E. Yoshevin, kepada RadarSukabumi, di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Rabu (17/6/2026).
Pasalnya, kata Eyos (sapaan akrabnya), beberapa waktu lalu timbul gelombang protes dari masyarakat akibat berbagai persoalan dalam pelaksanaan PCMB. Bahkan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi turun langsung ke Kantor Disdik Jabar dan memanggil tim Informasi Teknologi (IT) hingga berdampak pada pencopotan Kepala UPTD Tikomdik.
Namun demikian, lanjut Eyos, dibalik tindakan tegas KDM itu (sapaan akrab Gubernur Jabar), LSM BASMI dan sejumlah pihak lain jg mempertanyakan soal peran/
kinerja Kepala Disdik Jabar Purwanto, terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) terutama soal teknis PCMB SMA dan SMK Negeri di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Mengingat Kadisdik Jabar Purwanto, selaku penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan SPMB seluruh wilayah Jawa Barat,” terang Eyos.
Karena itu, berbagai persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aplikasi, tetapi juga menyangkut tata kelola, pengawasan, hingga penanganan pengaduan masyarakat.
“Ya, secara struktural tanggung jawab pelaksanaan SPMB tetap saja berada di tangan Kadisdik Jabar,” tegasnya.
“Kan sebagai pimpinan, beliau itu (Pak Purwanto) termasuk soal pengembangan aplikasi SPMB. Walaupun secara teknis bisa saja pimpinan itu mendelegasikan pengembangan aplikasi kepada pejabat lain sesuai kewenangannya,” kata Eyos.
Namu menurutnya, seorang pimpinan tidak cukup hanya menyerahkan urusan teknis kepada bawahannya. Sebab itu, pengawasan internal harus dilakukan secara berkala agar dapat terpantau dan jika ada potensi permasalahan, maka segera dapat diselesaikan
“Kepala Dinas tidak boleh pasif, karena selaku pengambil keputusan/kebijakan, dan memimpin mitigasi yang diperlukan ketika ada gejala permasalahan. Jangan hanya menunggu terjadi permasalahan dan berkembang, apalagi mengundang reaksi masyarakat,” pinta Eyos.
Bahkan, saat KDM ke Kantor Disdik Jabar beberapa waktu lalu, Eyos menilai Kadisdik tidak terlihat secara aktif yang seeharusnya tampil sebagau penengah atau setidaknya turut memberikan penjelasan dihadapan publik sebagai bentuk tanggung jawab sebagi pimpinan.
“Pihak kami (LSM BASMI) berharap bahwa persoal SPMB ini tidak selalu menjadi polemik. Kedepan sistem ini harus dibenahi dan dipersiapkan secara matang. Permasalahan ini tidak hanya selesai dengan pencopotan seseorang atau memarahi dihadapan publik saja,” tuturnya.
“Saat ini masyarakat membutuhkan solusi yang konkret untuk memastikan seluruh calon murid dapat terlayani dengan baik,” ujar Eyos, Ketua Harian LSM BASMI yang juga aktivis reformasi ini. (Ron)
The post LSM BASMI Pertanyakan Peran dan Tanggungjawab Kadisdik Jabar Soal Kisruh PCMB SPMB 2026 appeared first on Radar Sukabumi.
