JAKARTA – Aksi demonstrasi Mahasiswa Pembela Rakyat (MPR) di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) berlangsung sebagai bentuk protes terhadap kebijakan moratorium dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
MPR menilai kebijakan tersebut telah membuat masyarakat dan pelaku usaha yang sebelumnya menyiapkan dapur MBG kehilangan kepastian untuk menjalankan kegiatan ekonomi.
Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan kebijakan moratorium sekaligus mendesak agar dapur yang telah siap dan memenuhi persyaratan segera dioperasikan. Namun, massa juga menyoroti adanya dugaan pengerahan sejumlah orang yang disebut berupaya menghadang dan membatasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Baca Juga: Jeremy Doku Perpanjang Kontrak di Manchester City hingga 2031
MPR menilai, apabila benar terdapat pengerahan atau penyewaan orang untuk menghadang massa aksi, hal tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan. BGN diminta memberikan penjelasan mengenai pihak yang diduga mengerahkan mereka, tujuan pengerahan, serta dasar kewenangan tindakan tersebut.
“Kami mempertanyakan, apakah benar ada pihak yang sengaja menyewa atau mengerahkan preman untuk menghadang masyarakat yang mempertanyakan moratorium dapur? Kalau memang ada, jangan diam. Periksa dan buka semuanya kepada publik. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan mempertanyakan kebijakan pemerintah,” tegas perwakilan MPR.
Baca Juga: Nelayan Meninggal Dihantam Ombak, Polisi Imbau Warga Waspada di Laut Pangandaran
MPR juga menegaskan bahwa persoalan moratorium bukan sekadar masalah administratif. Sejumlah dapur telah dipersiapkan dengan investasi, tenaga kerja, bahan baku, serta rantai pasok yang melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM.
Ketika dapur tidak dapat beroperasi, menurut MPR, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengelola, tetapi juga berpotensi menghambat perputaran ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Karena itu, MPR meminta Sudaryono dan BGN tidak hanya menyampaikan pernyataan, tetapi segera mengambil langkah konkret. Dapur yang telah siap dan memenuhi standar dinilai perlu segera dioperasikan, sementara dapur yang masih memiliki persoalan harus diperbaiki.
Baca Juga: Nelayan Meninggal Dihantam Ombak, Polisi Imbau Warga Waspada di Laut Pangandaran
“Sudaryono jangan omon-omon. Kalau benar ingin MBG berjalan dan ekonomi rakyat bergerak, jalankan dapur yang sudah memenuhi persyaratan. Jangan masyarakat yang sudah menyiapkan investasi, tenaga kerja, dan rantai pasok justru dibuat tidak pasti,” tegasnya.
MPR menuntut pemerintah memastikan program MBG benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat. Dapur MBG diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, melibatkan UMKM, membeli bahan pangan dari petani dan produsen lokal, serta menciptakan aktivitas ekonomi di daerah.
MPR juga meminta agar kritik masyarakat tidak dihadapi dengan pengerahan massa atau pihak luar. Pemerintah dinilai harus menjawab aspirasi publik melalui kebijakan dan tindakan nyata.
MPR mendesak agar moratorium tidak menghambat dapur yang telah siap dan memenuhi persyaratan, sehingga pelaksanaan program MBG dapat berjalan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
The post Diduga Sewa Preman Hadang Massa Demo, MPR Minta Sudaryono Tak Sekadar Omon-Omon soal Moratorium Dapur MBG first appeared on Sukabumi Ku.
