SUKABUMI – Kemampuan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam membiayai kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan menjadi sorotan. Dari kebutuhan pembiayaan yang disebut mencapai sekitar 420.000 jiwa, Pemkab Sukabumi diperkirakan baru mampu membiayai sekitar separuhnya.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKB, Hamzah Gurnita, saat menggelar reses ketiga di Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Senin (26/10/2026).
Menurut Hamzah, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah memastikan masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, tetap memiliki akses terhadap jaminan kesehatan.
Baca Juga: Anak 8 Tahun di Cikembar Sukabumi Hilang Saat Hendak Beli Tahu Krispi
“Pemkab itu dari 420.000 jiwa yang harus dibayar ke BPJS, kemungkinan Pemkab hanya mampu BPJS PBI, kemungkinan hanya mampu membayar 210.000 jiwa. Dan uangnya pun ini masih belum ada. Hari ini DBH kita pun zero dari provinsi,” ungkap Hamzah.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya tantangan fiskal yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan kepesertaan PBI. Namun, besaran kebutuhan dan kemampuan pembiayaan tersebut masih merupakan angka yang disampaikan Hamzah dalam kegiatan reses dan belum disertai rincian anggaran dari Pemkab Sukabumi dalam informasi yang tersedia.
Hamzah menilai persoalan pembiayaan BPJS tidak bisa dilepaskan dari kemampuan anggaran daerah. Menurutnya, ketika jumlah warga yang membutuhkan perlindungan kesehatan lebih besar dibanding kemampuan pembiayaan pemerintah daerah, diperlukan langkah dan kebijakan yang jelas agar masyarakat tidak berada dalam ketidakpastian.
Baca Juga: Viral Video Perkelahian di Padepokan Ciracap Sukabumi, Polisi Fasilitasi Mediasi
Ia menyebut persoalan tersebut menjadi semakin penting karena sejumlah warga yang hadir dalam reses turut menyampaikan keluhan mengenai kepesertaan BPJS, termasuk denda dan tunggakan.
“Banyak masukan dan keluhan dari masyarakat, paling utama terkait kesehatan hari ini terkait BPJS. Saya berharap apa yang diinginkan masyarakat akan saya tampung dan saya bawa ke DPRD untuk disuarakan di sana. BPJS ini terlalu krusial. Banyak masalah yang hari ini harus dibenahi,” kata Hamzah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini uang rakyat, yang berobat juga rakyat,” tegasnya.
Hamzah juga menyoroti belum jelasnya dukungan pembiayaan yang menurutnya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan PBI. Ia menyebut kondisi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah provinsi yang disebutnya belum tersedia turut menjadi persoalan.
Baca Juga: Daniel Mutaqien Tegaskan Golkar Kota Sukabumi Harus Punya Daya Saing Politik Lebih Kuat
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi agar keterbatasan kemampuan pembiayaan tidak berujung pada terganggunya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Selain persoalan kemampuan pembiayaan, Hamzah mempertanyakan implementasi pernyataan Gubernur Jawa Barat mengenai kemudahan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.
“Saya berharap Pak Gubernur bisa memberikan jawaban yang konkret dan tidak mengambang untuk masyarakat Jawa Barat, khususnya warga Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.
Hamzah mengatakan seluruh aspirasi terkait BPJS akan dibawa ke DPRD Kabupaten Sukabumi untuk disampaikan kepada pimpinan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Baca Juga: Gol Adam Alis Menit 90+1 Bawa Persib Taklukkan Garudayaksa FC 2-1
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan kejelasan mengenai skema pembiayaan dan langkah yang akan ditempuh agar warga yang membutuhkan jaminan kesehatan tidak menjadi pihak yang paling terdampak oleh persoalan anggaran.
Di tengah persoalan tersebut, Hamzah menyatakan telah menyiapkan mobil siaga bagi masyarakat Kecamatan Cisolok dan Cikakak untuk membantu warga yang membutuhkan transportasi menuju fasilitas kesehatan.
Ia berharap langkah tersebut dapat membantu masyarakat sembari persoalan jaminan kesehatan dan pembiayaan PBI dibahas melalui jalur kebijakan pemerintah daerah dan DPRD.
The post DPRD Soroti Kemampuan Pemkab Sukabumi Biayai PBI BPJS, Baru Sanggup Separuh first appeared on Sukabumi Ku.