JAKARTA – Keluhan mengenai pembatasan kuota harian pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di rumah sakit ramai diperbincangkan di media sosial.
Sejumlah warganet mengaku jumlah pasien yang dapat dilayani setiap hari mengalami pengurangan. Kuota yang sebelumnya disebut mencapai 100 pasien per hari, misalnya, kini diklaim hanya sekitar 40 pasien.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama bagi mereka yang membutuhkan pemeriksaan dokter di poliklinik rumah sakit.
Baca Juga : Resep Es Lidah Buaya Timun Jeruk, Minuman Segar yang Cocok Dinikmati Saat Cuaca Panas
Menanggapi keluhan tersebut, BPJS Kesehatan menegaskan tidak pernah menetapkan kebijakan pemangkasan kuota pelayanan pasien JKN.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa jumlah pasien yang dapat dilayani setiap hari bergantung pada kapasitas fasilitas kesehatan dan jadwal praktik dokter.
“Kami menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak menetapkan kebijakan pemangkasan kuota pelayanan pasien JKN tersebut,” ujar Rizzky, dikutip dari Kompas.com, Rabu (28/10/2026).
Kapasitas Pelayanan Bergantung pada Rumah Sakit
Rizzky menjelaskan, jumlah pasien yang dapat dilayani di poliklinik tidak selalu sama di setiap rumah sakit. Ada sejumlah faktor yang memengaruhi kapasitas pelayanan, mulai dari kemampuan fasilitas kesehatan hingga durasi praktik dokter.
Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa setiap pasien juga menjadi pertimbangan dalam pengaturan pelayanan.
Pengaturan kapasitas tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus memastikan pasien memperoleh pemeriksaan sesuai kebutuhan medis.
Dengan demikian, perbedaan jumlah pasien yang dilayani setiap hari tidak serta-merta menunjukkan adanya kebijakan pemangkasan kuota dari BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk memastikan peserta JKN memperoleh pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasien Gawat Darurat Bisa Langsung ke IGD
Di tengah persoalan kuota pelayanan poliklinik, peserta JKN perlu mengetahui bahwa pasien dengan kondisi gawat darurat tidak harus mengikuti antrean pemeriksaan poliklinik.
Peserta yang mengalami kondisi gawat darurat dapat langsung mendatangi instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.
Kondisi gawat darurat dapat mencakup keadaan yang mengancam nyawa, gangguan jalan napas atau pernapasan, gangguan sirkulasi, penurunan kesadaran, gangguan hemodinamik, serta kondisi lain yang membutuhkan tindakan medis segera.
Rizzky menegaskan bahwa pasien yang memenuhi kriteria kegawatdaruratan dapat langsung memperoleh penanganan di IGD, termasuk di rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Apabila kondisi pasien memenuhi kriteria gawat darurat maka tidak mengikuti alur antrean, bisa langsung ke IGD,” kata Rizzky.
Cara Mengadukan Kendala Pelayanan BPJS Kesehatan
Bagi peserta JKN yang mengalami kendala ketika mengakses pelayanan kesehatan, terdapat sejumlah saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan.
Peserta dapat menyampaikan keluhan melalui petugas BPJS SATU! yang tersedia di rumah sakit. Selain itu, pengaduan dan permintaan informasi juga dapat disampaikan melalui Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
Peserta juga disarankan untuk memastikan jadwal praktik dokter serta ketersediaan layanan poliklinik sebelum datang ke rumah sakit, khususnya untuk pemeriksaan rutin.
Langkah tersebut dapat membantu peserta memperoleh informasi mengenai jadwal pelayanan dan mengantisipasi kemungkinan antrean atau kapasitas poliklinik yang telah terpenuhi.
Dengan adanya penjelasan dari BPJS Kesehatan, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kapasitas pelayanan harian rumah sakit berbeda-beda dan tidak otomatis berarti adanya kebijakan pemangkasan kuota pasien JKN.(SE)
The post BPJS Kesehatan Buka Suara soal Isu Kuota Pasien RS Dipangkas, Ini Penjelasannya first appeared on Sukabumi Ku.