INILAHSUKABUMI.COM – Rencana pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugih Mukti Halimun di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, menuai penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.
Penolakan itu mencuat setelah beredarnya surat dari manajemen PT Sugih Mukti Halimun kepada sejumlah kepala desa di Kecamatan Warungkiara. Surat tersebut berisi permohonan fasilitasi pelaksanaan rapat sosialisasi dan pendataan penggarap di areal HGU perusahaan.
Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi inilahsukabumi.com, dalam surat itu, manajemen perusahaan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses pembaruan HGU. Perusahaan bermaksud melakukan penataan administrasi dan pemetaan faktual terhadap penggunaan lahan di dalam areal HGU.
Perusahaan juga meminta bantuan pemerintah desa untuk menyelenggarakan sosialisasi sekaligus mengundang masyarakat yang saat ini menggarap atau memanfaatkan lahan di areal HGU. Adapun waktu, tanggal, dan lokasi pertemuan diserahkan kepada kebijakan masing-masing kepala desa dengan menyesuaikan jadwal serta ketersediaan tempat.
Menyikapi rencana tersebut, Ketua Forum Masyarakat Warungkiara (FormaWar), Moch. Feri Permana, secara tegas menyatakan penolakan terhadap pembaruan HGU sebelum persoalan penguasaan dan pemanfaatan tanah eks perkebunan Sugih Mukti diselesaikan secara transparan.
Feri menilai, pemerintah dan pihak perusahaan harus terlebih dahulu memberikan kejelasan mengenai status lahan, keberadaan petani penggarap, serta berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam proses pengelolaan tanah eks HGU.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil musyawarah dengan pemerintah, termasuk Kementerian ATR/BPN, dari total sekitar 720 hektare lahan eks HGU Sugih Mukti, 320 hektare diperuntukan bagi program redistribusi tanah. Sementara sisanya, setelah dikurangi fasilitas umum dan fasilitas sosial, direncanakan untuk pembaruan HGU.
Namun, menurut Feri, dalam perjalanan proses tersebut justru muncul persoalan dugaan pengalihan lahan kepada pihak ketiga seluas kurang lebih 100 hektare di kawasan Cimandiri dan Sukaharja.
“Kami sudah mengadukan persoalan tersebut kepada BPN pusat, Kanwil BPN, hingga BPN Kabupaten agar dilakukan pembatalan. Sebab, tanah tersebut merupakan tanah negara bekas HGU dan di dalamnya masih terdapat masyarakat yang menggarap lahan,” ungkap Feri.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti dugaan pengalihan lahan sekitar 15 hektare di kawasan Pasar dan Lapang Warungkiara melalui administrasi Koperasi Terima Kasih Indonesia. Menurutnya, lahan tersebut diduga telah dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak (SPH) untuk pihak ketiga.
Feri mempertanyakan dasar hukum dan mekanisme penguasaan lahan tersebut. Ia juga mengungkapkan informasi mengenai masyarakat yang sebelumnya ditawari uang sekitar Rp300 ribu per patok dengan diminta membubuhkan tanda tangan di atas kertas kosong.
“Kami tidak mengetahui dokumen tersebut nantinya akan digunakan untuk apa. Namun, setelah kami pelajari, ada dugaan dokumen itu berkaitan dengan rencana penjualan lahan kepada pihak ketiga,” ujarnya.
Menurut Feri, rencana pendataan penggarap yang diajukan perusahaan melalui pemerintah desa perlu dilakukan secara terbuka dan tidak boleh mengabaikan aspirasi masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak terburu-buru memberikan rekomendasi pembaruan HGU sebelum seluruh persoalan penguasaan tanah mendapatkan kejelasan.
“Jangan sampai tanah yang seharusnya bisa dimanfaatkan masyarakat justru kembali dikuasai investor. Dengan kondisi kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan pertanian di Warungkiara, masyarakat lebih membutuhkan kepastian akses terhadap tanah tersebut,” tegasnya.
Ia juga mendesak Bupati Sukabumi dan dinas terkait turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi faktual penguasaan tanah, keberadaan petani penggarap, serta kejelasan administrasi dan legalitas lahan.
Feri menambahkan, penolakan terhadap rencana pembaruan HGU juga disampaikan sejumlah petani penggarap dari wilayah Sukaharja dan sebagian Cileun. Menurutnya, sejumlah warga menghubunginya untuk menyampaikan keberatan setelah mengetahui adanya rencana sosialisasi pendataan penggarap oleh perusahaan.
Ia menegaskan, aspirasi tersebut merupakan inisiatif masyarakat secara mandiri, bukan atas ajakan atau instruksi dirinya.
Senada dengan itu, tokoh pemuda Febriansyah turut menyatakan keberatan apabila pembaruan HGU dilakukan tanpa keterbukaan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Intinya, pembaruan HGU harus sesuai regulasi dan tidak boleh dilakukan secara senyap. Ini menyangkut kesejahteraan serta hak-hak masyarakat,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, wartawan inilahsukabumi.com belum berhasil mendapatkan tanggapan dari PT Sugih Mukti Halimun atas rencana pembaruan HGU ini. (*)
Reporter: Karimullah
Redaktur: Rendi Rustandi
The post Warga Kecamatan Warungkiara Tolak Pembaruan HGU PT Sugih Mukti, Ini Alasannya first appeared on Inilah Sukabumi.
