INILAHSUKABUMI.COM – Penolakan terhadap rencana pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan PT Sugih Mukti Halimun di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, semakin menguat. Kali ini, Serikat Petani Indonesia (SPI) secara tegas menyatakan penolakan karena menilai pembaruan HGU berpotensi mengancam keberlangsungan hidup petani yang selama ini menggarap lahan perkebunan tersebut.
Sekretaris DPC Serikat Petani Indonesia (SPI) Sukabumi, Much. David, menyebut masa berlaku HGU perkebunan PT Sugih Mukti Halimun telah berakhir sejak 1998. Perkebunan dengan luas sekitar 720 hektare itu, menurutnya, sudah tidak layak untuk kembali diberikan hak pengelolaan kepada perusahaan.
David menjelaskan, sebagian lahan perkebunan tersebut sebelumnya telah masuk dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan luas kurang lebih 320 hektare. Sementara sebagian lahan lainnya masih dikuasai dan digarap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“SPI menolak tegas karena perkebunan tersebut sudah habis sejak 1998. Apalagi, mayoritas lahan yang tersisa masih dikuasai masyarakat dan terdapat petani penggarap yang menggantungkan hidupnya di lahan tersebut,” ungkap David, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga: Warga Kecamatan Warungkiara Tolak Pembaruan HGU PT Sugih Mukti, Ini Alasannya
Selain persoalan masa berlaku HGU, SPI juga mempertanyakan produktivitas perkebunan tersebut. David menilai, sejak HGU berakhir pada 1998, pengelolaan lahan tidak berjalan secara optimal. Karena itu, menurutnya, lahan tersebut lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya petani yang selama ini menggarapnya.
“Kami akan menyampaikan kepada pemerintah daerah karena menurut kami lahan tersebut tidak layak untuk diperpanjang. Sejak 1998 juga tidak dikelola secara produktif. Lebih baik lahan itu dibagikan kembali kepada masyarakat agar bisa dimanfaatkan oleh para petani,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, SPI berencana membawa persoalan tersebut kepada pemerintah daerah, termasuk melalui audiensi dengan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Upaya itu dilakukan untuk menyampaikan aspirasi petani sekaligus memperjuangkan agar lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat tidak kembali dikuasai melalui pembaruan HGU.
SPI juga memastikan akan mendampingi para petani yang selama ini menggarap lahan di sejumlah blok, di antaranya Blok Babakan dan Blok Kampung Warungkiara. Pendampingan akan dilakukan apabila proses pembaruan HGU berdampak terhadap keberadaan maupun hak garap masyarakat.
“Kami pasti akan berpihak kepada petani penggarap. SPI akan melakukan advokasi dan mendampingi petani yang nantinya terdampak apabila HGU tersebut diperbarui,” tambahnya.
Hingga berita ini ditulis, wartawan inilahsukabumi.com belum berhasil mendapatkan keterangan dari pihak PT Sugih Mukti Halimun terkait penolakan ini. (*)
Reporter: Karimullah
Redaktur: Rendi Rustandi
The post Semakin Menguat, Kini Giliran SPI Tolak Pembaruan HGU PT Sugih Mukti Halimun di Warungkiara Sukabumi first appeared on Inilah Sukabumi.
