SUKABUMI – Besarnya potensi ekonomi sektor perikanan di kawasan pesisir Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, dinilai belum sepenuhnya ditopang akses layanan perbankan formal yang memadai. Kondisi ini membuat nelayan dan pelaku usaha pesisir masih rentan bergantung pada rentenir atau bank emok hingga pinjaman online ilegal.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Dadang Hermawan. Ia mendesak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) segera membuka unit layanan perbankan di Ujunggenteng agar masyarakat pesisir lebih mudah mengakses pembiayaan resmi.
Dorongan itu bukan tanpa alasan. Dadang menyebut aktivitas ekonomi nelayan di kawasan tersebut memiliki nilai perputaran uang yang cukup besar, bahkan diperkirakan mencapai Rp18 miliar dalam sebulan ketika musim ikan berlangsung.
Baca Juga: Laba Bersih bank bjb Tumbuh 37,3 Persen, Tembus Rp1,1 Triliun
Menurutnya, terdapat hampir 1.000 nelayan dengan sekitar 600 perahu yang setiap hari menjadi penggerak ekonomi pesisir Ujunggenteng.
“Kalau sedang musim ikan, satu perahu nelayan bisa menghasilkan sekitar Rp1 juta per hari. Jika dikalikan 600 perahu, berarti ada sekitar Rp600 juta perputaran uang hasil tangkapan nelayan setiap hari,” ungkap Dadang saat menghadiri kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan di Ujunggenteng, Kamis (12/11/2026).
Ia menilai, potensi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan BJB untuk memperluas jangkauan pelayanan hingga ke kawasan pesisir selatan Sukabumi.
Bukan sekadar mendekatkan layanan transaksi, keberadaan unit BJB juga diharapkan membuka peluang pembiayaan yang lebih mudah bagi nelayan, terutama untuk memenuhi kebutuhan operasional melaut.
“Kami mendorong BJB agar segera membikin unit di Ujunggenteng. Kehadiran layanan ini juga untuk mempermudah nelayan mendapatkan akses pinjaman tanpa agunan, cukup menggunakan pas kecil perahu yang sekaligus menjadi rekomendasi belanja BBM bersubsidi,” tambahnya.
Baca Juga: Cegah Sengketa Pemilu Sejak Dini, Bawaslu Kota Sukabumi Resmi Luncurkan Mediation Clinic
Persoalan akses perbankan tersebut berkaitan erat dengan kerentanan ekonomi masyarakat pesisir. Pendapatan nelayan yang tidak menentu membuat sebagian warga berisiko terjerat pinjaman berbunga tinggi ketika menghadapi kebutuhan mendesak, terutama saat musim paceklik.
Dalam kegiatan bertajuk Ujunggenteng Cerdas Finansial: Ekonomi Pesisir Berdaya, Waspada Judi Online dan Kejahatan Keuangan Digital, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat, Darwisman, mengingatkan pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa masyarakat tidak cukup hanya memiliki penghasilan, tetapi juga harus mampu mengelola pendapatan, menyusun perencanaan keuangan keluarga, serta memisahkan keuangan pribadi dan usaha.
“Kami ingin masyarakat cerdas dalam mengelola keuangan. Bagi pelaku UMKM, bagaimana membuat perencanaan usaha yang tertib dengan melakukan pencatatan yang baik serta memisahkan pengeluaran pribadi dan usaha,” kata Darwisman.
Ia juga mendorong masyarakat menyisihkan sebagian pendapatan untuk kebutuhan masa depan. Salah satu pola yang disarankan adalah mengalokasikan 20 persen penghasilan untuk investasi dan 10 persen untuk dana sosial maupun kebutuhan darurat.
Menurutnya, ketiadaan dana darurat sering kali membuat masyarakat terpaksa mencari pinjaman kepada rentenir atau bank emok ketika menghadapi musibah maupun kebutuhan kesehatan keluarga.
Baca Juga: Polres Sukabumi Kota Bongkar 41 Kasus Narkoba, 45 Tersangka dan Ribuan Obat Keras Diamankan
Ancaman lain yang turut disoroti OJK adalah maraknya praktik judi online dan pinjaman daring ilegal.
Darwisman mengungkapkan, jumlah pemain judi online di Jawa Barat tercatat lebih dari 2,6 juta orang dengan perputaran uang mencapai triliunan rupiah.
Bahkan, Kabupaten Sukabumi pada tahun sebelumnya sempat masuk dalam jajaran daerah dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Jawa Barat.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terkecoh dengan tampilan permainan judi online yang menyerupai gim atau permainan ketangkasan. Di balik sistem tersebut terdapat algoritma yang dikendalikan bandar sehingga berpotensi menguras keuangan penggunanya.
“Akibatnya uang habis, arus kas terganggu, bahkan usaha bisa bangkrut,” jelasnya.
Sementara untuk pinjaman daring, masyarakat diminta memastikan legalitas penyedia layanan sebelum mengajukan pinjaman. Darwisman menyebut terdapat 94 penyelenggara fintech lending atau pinjaman daring resmi yang terdaftar dan berizin OJK berdasarkan data yang disampaikannya dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan BJB Palabuhanratu, Kepala Desa Ujunggenteng, serta ratusan warga dari berbagai kalangan, mulai dari nelayan, pelaku UMKM, petani, kelompok sadar wisata hingga pegiat lingkungan.
Di tengah besarnya potensi ekonomi perikanan Ujunggenteng, tuntutan menghadirkan layanan perbankan formal menjadi salah satu pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti. Sebab, penguatan literasi keuangan harus berjalan beriringan dengan kemudahan akses pembiayaan yang aman dan terjangkau.
Tanpa dukungan layanan keuangan yang dekat dengan aktivitas masyarakat, nelayan berpotensi terus menghadapi kesulitan ketika membutuhkan modal, terutama saat pendapatan hasil laut tidak menentu.
The post Dadang Hermawan Desak BJB Hadir di Ujunggenteng, Perputaran Uang Nelayan Tembus Rp18 Miliar Sebulan first appeared on Sukabumi Ku.