Diskominfo Kota Sukabumi Tangkis 50 Hoaks Sepanjang Januari hingga September 2026

SUKABUMI – Peredaran informasi palsu di ruang digital masih menjadi ancaman yang perlu mendapat perhatian serius. Berbagai modus penipuan dengan mencatut identitas pejabat pemerintah hingga memanfaatkan program bantuan sosial terus bermunculan dan berpotensi merugikan masyarakat.

Menghadapi kondisi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi mencatat telah menerbitkan 50 klarifikasi informasi hoaks selama periode Januari hingga September 2026.

Puluhan klarifikasi itu menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam mengantisipasi penyebaran informasi menyesatkan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Sukabumi, Ross Pristianasari, mengungkapkan bahwa pola penyebaran hoaks kini semakin beragam. Bahkan, pelaku memanfaatkan isu yang dekat dengan kebutuhan masyarakat untuk membangun kepercayaan calon korban.

Salah satu contohnya adalah beredarnya informasi palsu mengenai pendaftaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memperoleh bantuan sosial pemerintah. Informasi tersebut telah diklarifikasi Diskominfo pada 28 September 2026.

Menurut Ross, modus semacam itu patut diwaspadai karena berpotensi dimanfaatkan untuk memperoleh data pribadi masyarakat. Dalam klasifikasi informasi palsu, praktik tersebut termasuk impostor content, yaitu penggunaan identitas atau atribut pihak lain untuk mengelabui publik.

Ancaman serupa juga ditemukan melalui penyalahgunaan identitas pejabat daerah. Pada 11 Agustus 2026, Diskominfo mengklarifikasi adanya akun WhatsApp yang menggunakan nama dan foto profil Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana.

“Kasus seperti ini menjadi perhatian kami karena pelaku memanfaatkan identitas pejabat publik untuk meyakinkan masyarakat,” kata Ross, yang akrab disapa Ochi, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, upaya menangkal informasi palsu tidak bisa hanya mengandalkan klarifikasi setelah sebuah kabar menyebar. Diperlukan koordinasi lintas sektor, pemeriksaan fakta, serta edukasi berkelanjutan agar masyarakat mampu mengenali informasi yang benar dan menyesatkan.

Untuk itu, Diskominfo menggandeng narasumber resmi, perangkat daerah, hingga tim Jabar Saber Hoaks dalam melakukan verifikasi dan penyampaian informasi kepada publik.

“Diskominfo terus berupaya memutus penyebaran hoaks melalui klarifikasi dan cek fakta. Kami bekerja sama dengan narasumber resmi, perangkat daerah, serta tim Jabar Saber Hoaks. Selain itu, literasi digital juga terus kami gencarkan kepada masyarakat dan SKPD,” jelasnya.

Strategi penyampaian edukasi pun disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat dalam mengakses media digital. Berbagai materi literasi dikemas melalui konten kreatif, termasuk video yang mengikuti perkembangan tren media sosial sehingga pesan edukasi lebih mudah dipahami dan menjangkau khalayak luas.

Penguatan edukasi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan ICT Watch sejak Oktober 2026. Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil tersebut turut menyasar peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan teknologi digital, termasuk perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).

Salah satu fokusnya adalah penyampaian konten edukatif mengenai perlindungan anak di ruang digital. Langkah ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko penggunaan teknologi dan informasi di internet.

“Kerja sama ini juga merupakan bagian dari upaya edukasi antihoaks,” ungkap Ochi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pesan yang menawarkan bantuan pemerintah, meminta data pribadi, maupun mengatasnamakan pejabat atau instansi tertentu.

Menurutnya, masyarakat perlu membangun kebiasaan memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai ataupun membagikannya kepada orang lain.

“Coba biasakan diri melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarluaskan informasi. Langkah sederhananya dengan membandingkan informasi melalui mesin pencari, media massa kredibel, serta kanal resmi pemerintah,” tuturnya.

Kewaspadaan juga perlu diarahkan pada konten berbentuk foto dan video yang berpotensi dimanipulasi menggunakan teknologi AI. Masyarakat diminta tidak langsung menyimpulkan bahwa sebuah tayangan benar hanya karena terlihat meyakinkan.

Sejumlah kejanggalan visual, seperti gerakan yang tidak wajar maupun adegan yang tidak masuk akal, dapat menjadi petunjuk awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Pola penipuan digital kini semakin sistematis dengan memanfaatkan nama instansi pemerintah maupun pejabat publik untuk membangun kepercayaan calon korban. Karena itu, pastikan informasi benar terlebih dahulu sebelum dibagikan agar tidak ikut menjadi bagian dari penyebaran hoaks,” tegasnya.

Sebagai bagian dari pelayanan informasi publik, Diskominfo Kota Sukabumi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkoordinasi apabila menemukan kabar yang diragukan kebenarannya. Warga dapat meminta bantuan pengecekan agar tidak terjebak informasi palsu.

Ochi menilai partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menekan peredaran hoaks. Sebab, dampak informasi palsu tidak sebatas menimbulkan keresahan, tetapi juga dapat memicu kerugian ekonomi, terutama ketika penipuan menyasar masyarakat maupun pelaku usaha dengan mencatut nama lembaga pemerintah.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif melakukan verifikasi. Dengan sinergi tersebut, penyebaran hoaks dapat ditekan sehingga ruang digital menjadi lebih aman dan sehat bagi semua,” pungkasnya.

The post Diskominfo Kota Sukabumi Tangkis 50 Hoaks Sepanjang Januari hingga September 2026 first appeared on Sukabumi Ku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *