Sumber: Radar Sukabumi
JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat kinerja positif dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lima tahun terakhir. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan bahwa capaian tersebut secara konsisten melampaui target, meskipun sempat terdampak pandemi Covid-19 pada 2021.
“Tren realisasi PNBP selama lima tahun terakhir cukup positif. Meski sempat terjadi anomali pada 2021, sejak 2022 sampai 2024 capaian kami menunjukkan hasil lebih dari optimal,” ujar Pudji dikutip Radar Sukabumi pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Panitia Kerja (Panja) Pengawasan PNBP Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Data yang dipaparkan menunjukkan, pada 2021 realisasi PNBP hanya mencapai 91,65% atau Rp2,44 triliun akibat dampak pandemi. Namun, pada 2022 capaian melonjak hingga 118% atau Rp2,63 triliun dari target Rp2,33 triliun. Tren positif berlanjut pada 2023 dengan realisasi 121,88% atau Rp3,05 triliun dari target Rp2,5 triliun, serta Rp3,06 triliun atau 102,04% dari target Rp3 triliun pada 2024.
Untuk tahun anggaran 2025, target PNBP Kementerian ATR/BPN ditetapkan Rp3,2 triliun. Hingga 10 September 2025, realisasi sudah mencapai Rp2,09 triliun atau 65,31% dari target. Pudji optimistis angka tersebut akan terus meningkat seiring percepatan layanan di sisa waktu tahun berjalan.
Sekjen Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan proyeksi PNBP 2026–2029 akan terus meningkat, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP. Ia menegaskan, penyesuaian tarif tidak hanya berkontribusi pada penerimaan negara, tetapi juga mendorong penguatan pelayanan publik.
“Peningkatan PNBP memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN, sekaligus menciptakan ruang fiskal tambahan untuk mendukung program pembangunan nasional, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” ucapnya.
Selain itu, tambahan PNBP juga akan digunakan untuk penguatan sistem layanan, termasuk pembangunan infrastruktur, pengembangan digitalisasi layanan pertanahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Meski demikian, Pudji menekankan bahwa kebijakan tersebut tetap berpihak pada masyarakat tidak mampu. “Mereka tetap dapat mengakses layanan pertanahan secara optimal dengan biaya seminimal mungkin, sesuai semangat inklusi pelayanan publik yang adil dan merata,” tandasnya.
RDP Panja Pengawasan PNBP Sektor Pertanahan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra. Hadir pula sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, seperti Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Embun Sari, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Jonahar, serta Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono. (Den)
The post PNBP Kementerian ATR/BPN Terus Lampaui Target, Sekjen Paparkan di Gedung DPR RI appeared first on Radar Sukabumi.
