Sumber: Radar Sukabumi
SUKABUMI – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Sukabumi menekankan pentingnya kejelasan legalitas, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi Ikatan Kader Posyandu (IKP) sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat dalam percepatan penurunan stunting.
Ketua TP PKK Kota Sukabumi sekaligus Bunda Posyandu, Ranty Rachmatilah, menyatakan Posyandu kini tidak hanya menjadi tempat penimbangan balita, tetapi telah menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal yang berperan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Penanganan stunting harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, bayi, hingga balita. Upaya ini mencakup pemenuhan gizi, sanitasi dan akses air bersih, pola asuh, edukasi keluarga, serta pendataan yang akurat dan berjenjang,” ujar Ranty.
Ia juga menekankan pentingnya sistem pelaporan data Posyandu yang terintegrasi dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. “Data yang valid dan tepat waktu menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan dan intervensi penurunan stunting yang tepat sasaran,” tambahnya.
Melalui audiensi ini, Pemkot Sukabumi mendorong penataan kembali dasar hukum IKP Posyandu, penyusunan tupoksi yang jelas, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar peran IKP berjalan optimal dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
The post Pemkot Sukabumi Perkuat Peran Posyandu untuk Generasi Bebas Stunting appeared first on Radar Sukabumi.
