INILAHSUKABUMI.COM – Ratusan guru madrasah swasta Kota dan Kabupaten Sukabumi dipastikan mengikuti aksi damai nasional yang digelar Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia di Jakarta besok, Rabu (11/2/2026). Aksi ini rencananya akan dipusatkan di tiga lokasi strategis, yakni Gedung DPR RI Senayan, Istana Negara, dan Kementerian Agama Republik Indonesia.
Humas dan Negosiasi Aksi Nasional PGM Indonesia, Irfan Widia Rahmat, menyampaikan bahwa hasil konsolidasi terakhir mencatat sekitar 120 guru dari Kota Sukabumi dan 180 guru dari Kabupaten Sukabumi diberangkatkan ke Jakarta. Selain Sukabumi, ribuan guru madrasah dari berbagai daerah di Jawa Barat, seperti Tasikmalaya, Bogor, Cirebon, dan Bandung, juga dipastikan bergabung dalam aksi tersebut.
Irfan menegaskan, aksi damai ini merupakan bentuk ikhtiar konstitusional untuk menuntut kehadiran negara dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru madrasah swasta. Menurutnya, lebih dari 95 persen lembaga RA dan madrasah di Indonesia dikelola masyarakat sehingga membutuhkan perhatian dan keberpihakan kebijakan dari pemerintah.
“Fakta menunjukkan lebih dari 95 persen pendidikan RA dan madrasah dikelola oleh masyarakat. Itu tidak bisa diabaikan oleh negara. Negara harus memiliki good will yang kuat dan menyadari pentingnya peran guru madrasah swasta. ,” ujar Irfan dalam keterangan tertulis yang diterima inilahsukabumi.com, Selasa malam (10/2/2026).
Baca Juga: Ribuan Guru PPPK Paruh Waktu Sukabumi Akan Demo Tuntut Kepastian Penggajian
Dalam aksi tersebut, massa menuntut pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan Kementerian Agama, untuk menerbitkan kebijakan pengangkatan Guru Madrasah Swasta sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik melalui kebijakan khusus afirmatif maupun melalui keikutsertaan dalam seleksi PPPK untuk penempatan di madrasah negeri dan swasta.
Selain itu, massa juga mendesak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ASN agar Guru Madrasah Swasta yang diangkat sebagai PPPK tetap dapat ditempatkan di madrasah asal. Tuntutan lainnya adalah dukungan terhadap Panitia Kerja DPR RI Komisi VIII dalam pembenahan data guru madrasah dan anggaran pendidikan di Kementerian Agama, serta menjadikan Guru Madrasah Swasta sebagai skala prioritas kebijakan nasional.
Massa aksi juga meminta Kementerian Agama Republik Indonesia agar pembayaran Tunjangan Profesi Guru bagi Guru Madrasah Swasta dilakukan secara rutin setiap tanggal 1 setiap bulan.
PGM Indonesia menilai ketimpangan kebijakan terhadap guru madrasah swasta berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan dan keadilan dalam penyelenggaraannya. (*)
Redaktur: Rendi Rustandi
The post Rabu Besok, Ratusan Guru Madrasah Sukabumi Ikut Demo di Jakarta first appeared on Inilah Sukabumi.
