SUKABUMI – Tepat setahun menjabat, Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Asep Japar serta Andreas kini menjadi perhatian berbagai pihak. Banyak kalangan mulai mengkaji arah kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan yang telah berjalan selama setahun terakhir.
Hari ini, Jumat 20 Februari 2026 (20/2/2026), menandai genapnya satu tahun mereka memimpin. Suara kritis muncul salah satunya dari Moch Fahmi Amiruddin, yang menjabat sebagai Direktur Utama Nuqtoh sekaligus Wakil Sekretaris PC GP Ansor Kabupaten Sukabumi.
Menurutnya, keberhasilan seorang pemimpin daerah tidak bisa dinilai semata-mata dari retorika program yang diumbar. Yang terpenting adalah manfaat konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca Juga: Monyet Masuk Permukiman Warga Ciracap, Diduga Kelaparan dan Cari Makanan
“Bukan kritik yang membahayakan sebuah pemerintahan, melainkan ketiadaan suara pengingat. Tanpa ada yang mengoreksi, kita ibarat berjalan tanpa cermin,” ungkap Fahmi.
Di awal periode kepemimpinan, pemerintah setempat meluncurkan berbagai program unggulan dalam 100 hari pertama. Program tersebut mencakup bantuan biaya pendidikan, layanan kesehatan tanpa biaya di puskesmas, serta pelatihan keterampilan bagi generasi muda.
Akan tetapi, hasil survei yang dilakukan media lokal menunjukkan sebagian besar responden merasa belum menyaksikan transformasi berarti, terutama di sektor infrastruktur.
Baca Juga: Kembang Tahu Kuah Jahe ala Sukabumi, Lembut dan Menghangatkan, Bikin Nagih
Fahmi menekankan bahwa pembangunan tidak bisa sekadar diumumkan dalam acara formal atau tercatat dalam siaran pers. “Pembangunan bukan untuk diumumkan, melainkan untuk dirasakan,” tegasnya.
Ia menunjuk kondisi jalan di sejumlah wilayah yang masih belum mendapat penanganan maksimal sebagai bukti bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur masih harus ditingkatkan.
Di sisi lain, revisi APBD 2025 yang telah disepakati oleh eksekutif dan legislatif memang diharapkan dapat mempercepat proyek-proyek prioritas. Meski demikian, Fahmi berpendapat bahwa pelaporan realisasi anggaran perlu disampaikan secara rutin dan terbuka. Dengan demikian, masyarakat dapat mengawasi perkembangan penggunaan dana publik.
Baca Juga: Isu Dugaan Kekerasan Anak di Jampangkulon Mencuat, Kapolsek Jampangkulon Tegaskan Masih Penyelidikan
Ia juga mengajukan agar organisasi kepemudaan dan komponen masyarakat sipil diberi kesempatan berpartisipasi aktif dalam forum perencanaan kebijakan.
“Pemuda tidak memerlukan panggung sebagai simbol semata. Yang dibutuhkan pemuda adalah posisi strategis dalam pengambilan keputusan,” katanya tegas.
Dalam refleksinya, Fahmi mengemukakan empat catatan penting.Pertama mengentai percepatan perbaikan infrastruktur yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian warga. Kedua adalah keterbukaan laporan realisasi program dan anggaran yang dilakukan secara periodik.
Kemudian partisipasi organisasi kepemudaan dalam diskusi penetapan kebijakan, serta penguatan program ekonomi yang berbasis pada kebutuhan aktual masyarakat
Fahmi menegaskan, kritik yang dilontarkan bukanlah bentuk penentangan terhadap pemerintahan. Sebaliknya, ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan sosial guna memastikan jalannya pembangunan tetap mengabdi pada kepentingan rakyat.
The post GP Ansor Soroti Satu Tahun Asjap–Andreas, Infrastruktur dan Keterbukaan Jadi Catatan first appeared on Sukabumi Ku.
