SUKABUMI – Isu dugaan keterlibatan anggota DPRD Kota Sukabumi, Ardi Wantoro dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cibeureum terus bergulir pasca aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (1/4/2026). Politisi Partai Gerindra itu pun membantahnya.
Ardi secara tegas membantah dirinya memiliki dapur MBG maupun usaha pabrik roti yang dikaitkan dengan program tersebut.
“Saya enggak punya pabrik roti, dapur MBG juga enggak ada,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Baca Juga: Anggota Dewan Diduga Punya Dapur MBG, Rojab Asy’ari: Tidak Boleh, Harus Ditindak!
Ia menjelaskan bahwa usaha roti yang sempat dikait-kaitnya dengan dirinya adalah bukan miliknya. Ardi menjelaskan usaha pabrik roti dimiliki KH Apep Saepulloh.
“Pemilik roti itu Pak Haji Apep Saepulloh, Ketua DMI Kota Sukabumi,” katanya.
Ardi juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang dimaksud, sekaligus membantah spekulasi yang berkembang di masyarakat.
“Bukan saudara, tidak ada hubungan,” ucapnya.
Baca Juga: Peletakan Batu Pertama Kampung Mubarakah, Pemkab Sukabumi Mulai Bangun 86 Rumah
Meski demikian, saat ditanya lebih lanjut mengenai tudingan masyarakat terkait dugaan kepemilikan dapur MBG di wilayah Cibeureum, Ardi memilih tidak memberikan banyak tanggapan.
“Saya no comment,” singkatnya.
Di sisi lain, dalam aksi unjuk rasa tersebut, Koordinator Lapangan Forum Warga Cibeureum Bersatu (Forwaci), Ujang Taupik, mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam pengelolaan dapur MBG.
Baca Juga: Jadi Sorotan Pendemo, Anggota DPRD Kota Sukabumi Ardi Wantoro Disebut Miliki Dapur MBG
Ia menyebut dugaan tersebut muncul dari laporan masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam program, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Ada dugaan anggota DPRD memiliki beberapa dapur MBG di wilayah Cibeureum,” ujarnya.
Menanggapi isu tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menegaskan bahwa jika terbukti ada anggota dewan yang terlibat dalam pengelolaan program yang menggunakan anggaran negara, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.
Baca Juga: Aksi Unjuk Rasa Warnai HUT Kota Sukabumi, Massa Tuntut Audit Program MBG
“Kalau terbukti secara administratif, itu tidak boleh dan harus ditindak,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD akan membuka ruang klarifikasi serta menindaklanjuti laporan masyarakat melalui mekanisme yang berlaku, termasuk melalui Badan Kehormatan.
Isu ini pun menjadi perhatian publik, terutama terkait transparansi pelaksanaan program MBG serta potensi konflik kepentingan di dalamnya.
The post Ardi Wantoro Jawab Tuduhan Terlibat MBG, Sebut Usaha Roti Milik Ketua DMI first appeared on Sukabumi Ku.
