SUKABUMI – Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi sorotan publik terhadap siaran langsung TikTok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo bersama putranya, Yuda Purboyo Sunu. Dalam siaran tersebut, terdapat penerimaan hadiah virtual yang bisa dikonversi menjadi uang, sehingga berpotensi menimbulkan pertanyaan soal gratifikasi.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, menyatakan pejabat publik memiliki ruang untuk berkonsultasi apabila ragu terhadap status hadiah yang diterima. Ia mengatakan, jika terdapat keraguan, penerima dapat meminta penilaian KPK agar jelas apakah gift tersebut termasuk gratifikasi yang wajib dilaporkan.
Menurut Budi, mekanisme pelaporan juga terbuka jika penerima ingin memastikan status hukum hadiah tersebut. Ia menjelaskan pelaporan bisa dilakukan secara daring melalui laman resmi KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Promo Buy 1 Get 1 Free di The Gade Kota Sukabumi, Berlaku Dua Hari
“Kalau masih ragu, bisa dikonsultasikan atau dilaporkan. Prosedurnya mudah dan bisa dilakukan secara online maupun melalui UPG,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Sebagai langkah pencegahan, KPK menyarankan agar fitur penerimaan hadiah pada siaran langsung dinonaktifkan di masa mendatang. Menurut Budi, langkah tersebut penting untuk menghindari potensi benturan kepentingan yang bisa muncul ketika pejabat publik menerima pemberian bernilai ekonomi dari masyarakat.
KPK juga menilai Purbaya telah menunjukkan kehati-hatian dengan mengingatkan penonton agar tidak berlebihan memberi hadiah selama siaran langsung. Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk kewaspadaan awal terhadap potensi gratifikasi. “Kami mengapresiasi kehati-hatian Menteri Keuangan dalam menyikapi potensi gratifikasi,” kata Budi.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kota Sukabumi Jumat 27 Februari 2026, Hujan Ringan di Sejumlah Kecamatan
Untuk memperkuat pesan pencegahan konflik kepentingan, Budi menyinggung keteladanan Hoegeng Iman Santoso. Ia mengingatkan bahwa Hoegeng pernah memilih menutup usaha toko bunga milik istrinya karena khawatir pembeli datang bukan semata sebagai pelanggan, melainkan karena pengaruh jabatan.
Menurut Budi, kisah tersebut relevan sebagai pengingat pentingnya menjaga integritas pejabat publik dalam berbagai aktivitas, termasuk di ruang digital.
The post KPK Persilakan Menkeu Konsultasi Soal Gift TikTok, Sarankan Nonaktifkan Fitur Hadiah first appeared on Sukabumi Ku.
