Sumber: Radar Sukabumi
MANADO – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran aktif Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam mendorong transformasi layanan pertanahan nasional. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Upgrading IPPAT Tahun 2025, yang digelar di Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat (18/7).
Acara Rakernas IPPAT 2025 ini turut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Utara, Erry Juliani Pasoreh, serta Wali Kota Manado, Andrei Angouw. Hadir pula Ketua Umum IPPAT, Hapendi Harahap, bersama jajaran pengurus pusat, serta para PPAT dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam sambutannya di hadapan lebih dari 500 anggota IPPAT dari seluruh Indonesia, Menteri Nusron menekankan bahwa PPAT merupakan bagian penting dari hulu ekosistem layanan pertanahan, dan karenanya tak bisa dipisahkan dari proses pelayanan di Kantor Pertanahan.
“Kalau hulunya benar, maka hilirnya pun akan benar. Karena itu, dari hulu sampai hilir juga harus kita upgrade,” ujar Nusron Wahid di hadapan peserta Rakernas yang dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN.
Lebih jauh, Menteri ATR/BPN mengangkat dua isu utama yang hingga kini masih membayangi layanan pertanahan, yakni lamanya proses pelayanan dan praktek pungutan liar (pungli). Ia menilai, penyelesaian kedua persoalan tersebut membutuhkan kerja sama lintas pihak, termasuk kontribusi nyata dari para PPAT.
Untuk mewujudkan layanan publik yang cepat dan bersih, Nusron menyebut perlu adanya perubahan mendasar pada dua elemen utama: sistem dan sumber daya manusia (SDM).
“Kita buat rumusnya, namanya dua S. S pertama adalah sistem, yang harus kita ubah. S kedua adalah SDM, yang harus kita upgrade dan transformasi,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 75 persen layanan pertanahan nasional terpusat pada 125 kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Maka dari itu, kantor-kantor tersebut menjadi titik krusial dalam memastikan transformasi berjalan optimal.
“Kalau pelayanannya benar, dan semua peralihan dilakukan secara elektronik, maka akan terjadi efek bola salju (snowball effect) yang mempercepat perubahan secara menyeluruh,” kata Nusron.
Menurutnya, transformasi layanan pertanahan tak bisa dilakukan hanya oleh jajaran internal Kementerian ATR/BPN. Justru, kemitraan dan kolaborasi aktif dengan IPPAT menjadi kunci sukses perubahan menuju pelayanan pertanahan yang modern, bersih, dan berintegritas.
“IPPAT harus menjadi mitra strategis. Kapasitas dan integritasnya perlu terus ditingkatkan demi mendukung layanan yang cepat, bersih, dan profesional,” pungkasnya. (Den)
The post Menteri ATR/BPN Dorong Transformasi Layanan Pertanahan Lewat Peran Aktif IPPAT appeared first on Radar Sukabumi.
