Sumber: Radar Sukabumi
SUKABUMI – Panitia Kerja (Panja) DPRD Kota Sukabumi untuk Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) mengungkap dugaan penyimpangan serius dalam pelaksanaan tugas TKPP. Alih-alih mempercepat pembangunan sesuai mandat awal, tim ini justru diduga beralih fungsi menjadi unit teknis bayangan yang mencampuri urusan pemeriksaan dan administrasi.
Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi sekaligus Ketua Panja TKPP, Rojab Asyari, menyebut TKPP tidak menunjukkan kontribusi nyata terhadap program unggulan wali kota sejak dibentuk delapan bulan lalu. Ia menilai peran TKPP tidak menyentuh substansi visi dan misi pembangunan, melainkan lebih sibuk mengurusi hal teknis yang seharusnya menjadi domain Inspektorat.
Panja telah memanggil sejumlah pejabat, termasuk Sekda, BKPSDM, dan Bappeda, untuk menelusuri dasar hukum dan efektivitas TKPP. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa struktur TKPP telah berganti tiga kali dalam waktu singkat, tanpa kejelasan dasar hukum. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan besar soal konsistensi dan arah pembentukan tim.
Lebih lanjut, Panja juga menemukan praktik rangkap jabatan yang dinilai melanggar prinsip tata kelola pemerintahan. Salah satu pejabat, Ubaydillah, tercatat menduduki tiga posisi sekaligus: Dewan Pengawas RSUD R Syamsudin SH, Pelaksana Tugas Dewan Pengawas PDAM, dan staf Dewan Pengawas BPR. Temuan ini dinilai bukan sekadar tumpang tindih, tetapi pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas jabatan.
Rojab menegaskan bahwa pembentukan TKPP dan penunjukan sejumlah pejabat tidak melalui kajian matang. Ia menyebut TKPP justru mengambil alih sebagian fungsi evaluatif lembaga resmi, termasuk mengurusi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang seharusnya bukan bagian dari tugas mereka.
The post Panja DPRD Bongkar Dugaan Penyimpangan TKPP, Rangkap Jabatan Jadi Sorotan appeared first on Radar Sukabumi.
