PALABUHANRATU – Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan ini ditandai dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (29/8/25).
Bupati Sukabumi, Asep Japar, menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, sekaligus memperhatikan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat. Menurutnya, dokumen ini bukan sekadar formalitas anggaran, melainkan strategi besar dalam menjawab tantangan pembangunan daerah dan mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.
“Kesepakatan ini menjadi landasan penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Dokumen KUA-PPAS dirancang untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing daerah,” ungkapnya.
Asjap menambahkan, pembahasan KUA-PPAS telah dilakukan secara intensif antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Proses itu dijalankan dengan semangat kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas, serta tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Semoga kolaborasi ini dapat terus kita jaga dan tingkatkan, sehingga program pembangunan tidak hanya berjalan sesuai perencanaan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa kesepakatan KUA-PPAS 2026 adalah bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang sehat, responsif, dan berpihak kepada rakyat.
“Dokumen KUA-PPAS ini menjadi fondasi bagi penyusunan APBD 2026. Oleh karena itu, DPRD memastikan setiap pos anggaran diarahkan pada program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan sektor ekonomi lokal,” jelas Budi.
Menurutnya, DPRD juga memberi perhatian khusus pada isu-isu strategis daerah, termasuk penurunan angka kemiskinan, pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan pertanian dan pariwisata sebagai sektor unggulan Kabupaten Sukabumi.
“Dengan KUA-PPAS 2026 ini, kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat luas. Bukan hanya sekadar belanja rutin, tetapi investasi untuk masa depan masyarakat Sukabumi,” tegasnya.
Kesepakatan KUA-PPAS 2026 menjadi tonggak penting dalam siklus penganggaran daerah, yang selanjutnya akan dibahas lebih detail dalam penyusunan APBD 2026. Dengan sinergi yang terjalin antara Pemkab dan DPRD, diharapkan arah pembangunan Sukabumi semakin terukur, adaptif terhadap tantangan, dan memberikan kesejahteraan yang berkeadilan. **
The post Pemkab Sukabumi dan DPRD Sepakati KUA PPAS 2026 Jadi Fondasi APBD first appeared on Inilah Sukabumi.
