SUKABUMI – Acara peringatan satu tahun kepemimpinan Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana digelar pada Jumat 20 Februari 2026 hari ini. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Djuang 45 Jalan Perintis Kota Sukabumi tersebut justru menuai kritik tajam dari anggota dewan.
Penyelenggaraan acara tersebut dinilai kurang sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat. Seharusnya pemerintah lebih fokus melakukan evaluasi mendalam terhadap janji-janji politik yang hingga kini belum terealisasi.
“Tapi dalam kenyataannya malah jor-joran melakukan kegiatan yang sama sekali tidak menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Anggota DPRD Kota Sukabumi Danny Ramdhani kepada awka media.
Danny menilai gelaran yang memakan biaya cukup besar ini terlihat kontradiktif. Apalagi kualitas layanan publik yang diberikan masih jauh dari ekspektasi warga.
Dengan alasan minimnya anggaran, perbaikan sarana dan prasarana untuk warga banyak yang terbengkalai. “Namun yang terjadi kegiatan seremonial dengan anggaran yang tidak sedikit malah digelar,” katanya.
Situasi ini dinilainya bertolak belakang dengan semangat efisiensi. Apalagi saat ini masyarakat sangat mendambakan perbaikan infrastruktur seperti jalan yang banyak bergelombang dan berlubang.
Danny menjelaskan bahwa acara seremonial semacam itu bukan bagian dari aktivitas rutin ketatanegaraan. Bahkan di daerah lain, baik kota maupun kabupaten, tidak ada tradisi mengadakan hajatan khusus untuk memperingati satu tahun kepemimpinan. Kegiatan ini sangat melukai warga Kota Sukabumi, ucap Ketua DPD PKS Kota Sukabumi tersebut.
Baca Juga: Bocah 12 Tahun Diduga Tewas karena KDRT di Jampangkulon, Polisi Tunggu Hasil Otopsi
Ia kemudian menyampaikan tujuh poin tuntutan evaluasi terhadap kinerja pasangan Ayep Zaki dan Bobby Maulana.
Pertama, penilaian terhadap program kerja yang sudah berjalan. Yakni mengukur sejauh mana kesesuaian antara rencana awal dengan capaian yang didapat. Kedua, pengenalan kekurangan.
“Mencari solusi konkret atas kegagalan program, bukan menutupinya dengan seremoni. Sementara ketiga, transparansi keuangan dengan meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan dana publik,” katanya.
Selanjutnya yang keempat adalah partisipasi masyarakat. Di mana seharusnya lebih melibatkan publik dalam pengambilan keputusan strategis. Kelima, kualitas pengeluaran pelayanan publik. Perbaikan nyata di sektor kesehatan dan pendidikan.
Baca Juga: GP Ansor Soroti Satu Tahun Asjap–Andreas, Infrastruktur dan Keterbukaan Jadi Catatan
“Dan enam, penanganan masalah krusial yakni fokus pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Dan ketujuh, akuntabilitas,” urainya.
Kritik yang dilontarkan Danny mencerminkan kegelisahan warga yang merasa pelayanan publik belum menunjukkan peningkatan berarti. Penanganan isu fundamental seperti kemiskinan dan pengangguran dinilai masih stagnan.
Dengan melakukan refleksi dan evaluasi yang jujur, pemerintah diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Bukan malah menghamburkan anggaran untuk seremoni kepemimpinan,” pungkasnya.
The post Peringatan Setahun Ayep-Bobby Tuai Kritik, Anggota DPRD: Rakyat Butuh Jalan, Bukan Hajatan first appeared on Sukabumi Ku.
