JAKARTA – Pemerintah memastikan rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sempat diwacanakan mulai April 2026 tidak akan diberlakukan. Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan lintas kementerian yang mempertimbangkan berbagai aspek pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung secara tatap muka seperti biasa.
Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut mengacu pada hasil rapat lintas kementerian serta pernyataan resmi dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 23 Maret lalu.
Baca Juga: Ironi Wisata Pondok Halimun Sukabumi: Dipromosikan, Tapi Jalannya Hancur Berantakan
“Sesuai hasil rapat lintas kementerian, pembelajaran di sekolah tetap dilaksanakan secara tatap muka seperti biasa,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (25/3/2026).
Menurut Mu’ti, pembatalan kebijakan PJJ bukan tanpa alasan. Pemerintah mempertimbangkan pentingnya kualitas akademik sekaligus penguatan karakter siswa yang dinilai lebih efektif melalui interaksi langsung di sekolah.
Selain itu, pemerintah juga ingin menghindari potensi penurunan capaian belajar atau learning loss yang pernah terjadi saat sistem pembelajaran daring diterapkan selama pandemi COVID-19.
Baca Juga: Nyaris Maut di Lingkar Selatan, L300 Terguling Saat Melaju ke Kota Sukabumi
Mu’ti menambahkan, pihaknya akan segera menerbitkan Surat Edaran resmi untuk menjelaskan kebijakan tersebut secara rinci kepada publik.
“Penjelasan lebih lanjut akan kami sampaikan melalui Surat Edaran Menteri. Mohon ditunggu,” katanya.
Senada dengan itu, Menko PMK Pratikno menyebut bahwa wacana pembelajaran daring sempat dibahas, termasuk kemungkinan sistem hybrid. Namun, setelah dikaji lebih dalam, opsi tersebut dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak.
Baca Juga: Polisi Humanis di Palabuhanratu, Kapolres Sukabumi Ajak Wisata Aman Sambil Berbagi Keceriaan
“Pembelajaran daring saat ini tidak menjadi urgensi,” kata Pratikno.
Ia menekankan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program seperti revitalisasi sekolah hingga pengembangan sekolah unggulan menjadi bagian dari fokus tersebut.
Di sisi lain, pemerintah tetap menjalankan kebijakan efisiensi energi, termasuk penghematan bahan bakar minyak (BBM). Namun, langkah efisiensi lebih diarahkan pada sektor lain, seperti pembatasan perjalanan dinas, optimalisasi rapat daring, dan penerapan sistem kerja fleksibel.
“Pelayanan publik dan peningkatan kualitas SDM harus terus diperkuat dengan cara yang lebih cerdas dan efisien,” ujar Pratikno.
Dengan keputusan ini, sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dipastikan tetap menjalankan pembelajaran secara langsung di kelas, tanpa perubahan sistem menjadi daring dalam waktu dekat.
The post Wacana Sekolah Daring Dibatalkan , Mendikdasmen Pastikan Belajar Tatap Muka first appeared on Sukabumi Ku.
