SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, akhirnya angkat bicara usai didemo ribuan massa dari Gerakan Amarah Rakyat Sukabumi pada Senin (01/09/25) malam.
Ia menegaskan siap mengakomodir tuntutan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi.
“Ya semua tuntutan untuk wilayah Kota, tuntutan kepada wali kota, insya Allah akan kami akomodir,” kata Ayep Zaki kepada wartawan di Mapolres Sukabumi, Senin malam.
Salah satu tuntutan massa adalah pencabutan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tunjangan Perumahan dan Perwal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tunjangan Transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Kota Sukabumi. Menanggapi hal itu, Ayep menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi bersama DPRD.
“Kami bersama DPRD akan melakukan evaluasi dan konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Barat. Karena pencabutan Perwal harus difasilitasi oleh Gubernur melalui biro hukum provinsi,” jelasnya.
Ayep juga menegaskan bahwa kedua Perwal tersebut bukan inisiatif dirinya. Menurutnya, aturan itu merupakan kelanjutan dari proses yang sudah dimulai sejak masa Penjabat (Pj) Wali Kota sebelumnya.
“Itu bukan saya yang memulai, prosesnya dari Pj sebelumnya. Saya hanya menandatangani setelah pelantikan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Ayep membantah keras tudingan nepotisme yang disuarakan massa aksi. Ia memastikan tidak ada keluarga maupun kerabatnya yang menduduki jabatan ASN di lingkungan Pemkot Sukabumi.
“Tidak ada satupun saudara, sahabat, atau keluarga saya yang jadi ASN. Jadi tuduhan itu tidak benar,” tegasnya.
Meski begitu, Ayep mengakui tetap membutuhkan tim komunikasi percepatan sebagai jembatan informasi antara Pemkot dengan masyarakat.
“Tidak mungkin saya melayani semua tamu yang datang ke Pemkot seorang diri. Butuh orang yang memahami itu,” ucapnya.
Ia menegaskan Pemkot Sukabumi akan terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. “Kami akan tindaklanjuti tuntutan normatif dengan cara yang sesuai aturan,” pungkasnya. (Ky)
The post Wali Kota Sukabumi Bakal Evaluasi Perwal Soal Tunjangan DPRD first appeared on Inilah Sukabumi.
