Sumber: Radar Sukabumi
JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait peningkatan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026.
“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan pimpinan dan seluruh anggota Komisi II. Harapan kami, kenaikan anggaran ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Ossy dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Ossy menegaskan, 80 persen tugas dan fungsi ATR/BPN bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, fokus penggunaan anggaran 2026 diarahkan pada dua hal utama: penyederhanaan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Fokus pertama adalah perbaikan business process, baik di pusat maupun daerah. Dengan 527 satuan kerja di seluruh Indonesia, pelayanan harus lebih mudah namun tetap akurat karena produk yang dihasilkan bersifat hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,” tegasnya.
Selain perbaikan sistem, pembenahan SDM juga menjadi prioritas. Ossy menyebut pihaknya tengah menyiapkan pola rotasi pegawai atau tour of duty dan tour of area agar aparatur memperoleh pengalaman dinas beragam dan tidak terjebak dalam zona nyaman. “Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi II juga menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi salah satu prioritas nasional. Ossy menjelaskan, target PTSL sempat mengalami fluktuasi, dari hampir 5 juta bidang tanah pada 2024, turun menjadi 1,3 juta pada 2025. Namun, dengan dukungan DPR, target tahun 2026 kembali naik menjadi 1,9 juta bidang tanah.
“Sejak PTSL diluncurkan pada 2016-2017, kemajuannya cukup signifikan. Dari total target 126 juta bidang tanah di Indonesia, saat ini masih ada sekitar 25 persen yang belum bersertifikat. Inilah pekerjaan rumah besar yang terus kami kejar,” ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan PTSL sangat penting untuk mencegah konflik, sengketa, dan perkara pertanahan di masa depan. “Kami berharap pengawasan dan dukungan dari Komisi II DPR RI terus berlanjut, agar pelaksanaan PTSL semakin maksimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Ossy. (Den)
The post Wamen ATR/BPN Apresiasi Dukungan DPR RI, Fokuskan Anggaran 2026 pada Layanan Publik dan SDM appeared first on Radar Sukabumi.
