SUKABUMI – Kapoksi Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menegaskan bahwa Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) tidak boleh alergi terhadap kritik masyarakat dalam pelaksanaan Program Makan Gizi Gratis.
Menurut Zainul, kritik dan komplain harus diterima dengan lapang dada serta dijadikan bahan evaluasi, bukan dihindari.
“Melihat kritik itu jangan alergi. Kalau ada yang komplain, beri ruang. Bisa jadi masyarakat belum paham, dan tugas kita adalah menjelaskan,” kata Zainul, Minggu (1/3/2026).
Baca Juga: PERSIB Bawa 22 Pemain Hadapi Persebaya, Thom Haye Menyusul ke Surabaya
Ia menekankan, komunikasi langsung dengan masyarakat menjadi kunci. Jika ada keluhan terkait menu, harga, atau kualitas, SPPG diminta untuk mendatangi atau memanggil warga guna mendengar penjelasan secara langsung.
“Tanya langsung, yang menurut bapak atau ibu itu tidak sesuai yang mana, harganya bagaimana, kualitasnya di mana yang dirasa kurang. Diajak ngobrol saja,” ujarnya.
Baca Juga: Jadwal Pelayanan Bus SIM Keliling Polres Sukabumi, Senin 2 Maret 2026 di Pos Lantas Cidahu
Zainul menilai, jika ketidaksesuaian hanya terjadi satu atau dua hari dan dapur segera memperbaiki, hal tersebut masih bisa ditoleransi. Namun, jika pelanggaran terjadi berulang dan tidak ada perbaikan setelah diingatkan, maka perlu langkah tegas.
“Kalau sudah diingatkan, seminggu tidak berubah, itu patut dipertimbangkan untuk ditindak,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala KPPG Bandung, Ramzi, menjelaskan bahwa pengawasan program sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Ia mengakui masih ditemukannya keluhan terkait menu yang tidak sesuai standar kesehatan, baik dari sisi harga maupun komposisi gizi.
“Kalau ditemukan menu yang tidak sesuai, masyarakat bisa menyampaikan ke Kepala SPPG untuk segera dilakukan perbaikan,” jelas Ramzi.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kota Sukabumi Senin 2 Maret 2026, Hujan Ringan Dominasi Sejumlah Kecamatan
Selain itu, laporan juga dapat diteruskan ke KPPG setempat, media sosial resmi SPPG, atau melalui layanan pengaduan SAGI Sahabat Gizi di nomor 127 yang terhubung langsung ke Badan Gizi Nasional (BGN) pusat.
Ramzi mengungkapkan, berdasarkan aduan masyarakat, saat ini sudah ada 47 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya karena dinilai tidak menjalankan program sesuai ketentuan.
“Kami memang membutuhkan pengawasan dari masyarakat agar program ini benar-benar berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.
The post Zainul Munasichin Soroti SPPG yang Nakal dan Anti Kritik first appeared on Sukabumi Ku.
