Evaluasi Setahun Kerja Asjap-Andreas, Ini 10 Tuntutan Aliansi Mahasiswa Sukabumi

SUKABUMI – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sukabumi Raya bersama Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Sukabumi Raya mengevaluasi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Asep Japar dan Andreas.

Mereka melakukan aksi atas nama Aliansi Mahasiswa Sukabumi di depan Gedung Pendopo Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu, Rabu (04/03/2026).

Dalam pernyataan sikap yang diterima redaksi, kedua organisasi mahasiswa tersebut menilai tahun pertama pemerintahan seharusnya menjadi fondasi kuat percepatan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Namun, sejumlah indikator dinilai menunjukkan masih adanya persoalan struktural yang belum ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Sejak Februari 2025, Asep Japar dan Andreas memimpin Kabupaten Sukabumi dengan visi “Sukabumi Mubarakah (Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah)”. Akan tetapi, GMNI dan IMM menilai terdapat kesenjangan antara visi tersebut dengan kondisi riil di lapangan.

Baca Juga: Dana Bank Rp10 Triliun, Pemkot Sukabumi Minta Penyaluran Kredit Lebih Agresif

Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan disebut masih berada di kisaran 6–7 persen, sementara tingkat pengangguran melebihi 7 persen. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif.

Di sektor infrastruktur, dari total 1.424,36 kilometer jalan kabupaten, hanya sekitar 40,70 persen yang berada dalam kondisi baik. Sisanya mengalami kerusakan ringan hingga berat. Hal ini dinilai berdampak langsung terhadap keselamatan warga, distribusi barang, serta akses layanan publik. Proyek infrastruktur yang belum tuntas dan minimnya penerangan jalan umum juga menjadi sorotan.

Dalam bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah yang masih sekitar 7 tahun menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesejahteraan guru honorer dinilai masih jauh dari layak. Sementara di sektor kesehatan, masih terdapat kesenjangan akses layanan serta keterbatasan sarana dan sistem pelayanan.

Baca Juga: SBY dan Jokowi Apit Prabowo di Istana, Makan Malam Kebangsaan Bahas Geopolitik Global

Isu lingkungan juga menjadi perhatian serius. Kabupaten Sukabumi dinilai menghadapi tekanan lingkungan tinggi, ditandai dengan bencana longsor, banjir, dan pergerakan tanah yang kerap terjadi. Aktivitas pertambangan dan lemahnya penegakan tata ruang disebut memperbesar risiko kerusakan lingkungan.

Selain itu, pembentukan Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kabupaten (TP3K) dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan jika tidak diawasi secara ketat. Fungsi pengawasan legislatif pun dianggap belum berjalan maksimal.

10 Tuntutan GMNI dan IMM

Sebagai bentuk sikap, GMNI dan IMM Sukabumi Raya menyampaikan 10 tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan DPRD, yakni:

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi merealisasikan visi dan misi secara nyata serta bertanggung jawab atas capaian kinerja yang belum optimal.
2. Mendorong percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran melalui kebijakan berbasis data yang fokus pada penciptaan lapangan kerja.
3. Mendorong perbaikan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, termasuk penyelesaian proyek yang terhambat dan penyediaan penerangan jalan umum.
4. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan tenaga pendidik sesuai peraturan yang berlaku.
5. Mendorong perbaikan sistem pelayanan kesehatan agar lebih merata, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
6. Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan serta penegakan aturan tata ruang guna mencegah kerusakan lingkungan dan risiko bencana.
7. Mendorong evaluasi pembentukan TP3K untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan prinsip meritokrasi serta good governance berjalan.
8. Mendorong penguatan fungsi UPTD PPA agar perlindungan terhadap perempuan dan anak benar-benar berfokus pada kebutuhan korban.
9. Mendesak Pemda Kabupaten Sukabumi hadir dalam pembangunan SDM pemuda serta penyediaan fasilitas kepemudaan untuk menjawab tantangan bonus demografi.
10. Mendorong DPRD Kabupaten Sukabumi melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal dan tidak bersikap pasif.

“Visi besar Sukabumi Mubarakah tidak seharusnya berhenti sebagai slogan politik. Pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmennya melalui kebijakan yang nyata, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas,” demikian pernyataan sikap bersama GMNI dan IMM Sukabumi Raya.

The post Evaluasi Setahun Kerja Asjap-Andreas, Ini 10 Tuntutan Aliansi Mahasiswa Sukabumi first appeared on Sukabumi Ku.