Sumber: Radar Sukabumi
SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan penggunaan Lapang Merdeka menyusul aksi unjuk rasa yang digelar Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) di Balai Kota Sukabumi, Kamis (2/4).
Langkah evaluasi ini dilakukan sebagai respons atas polemik pelarangan penggunaan Lapang Merdeka untuk pelaksanaan Salat Idul Fitri oleh warga Muhammadiyah beberapa waktu lalu, yang memicu perbedaan pandangan di tengah masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi, menyampaikan pemerintah daerah menghargai penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan terbuka. Ia menilai hal tersebut sebagai bagian penting dalam membangun komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. “Kami mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berlangsung kondusif. Ini menjadi bagian dari proses komunikasi yang harus terus dijaga,” ujarnya.
Menurut Andang, kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Salat Idul Fitri mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni menunggu hasil sidang isbat dari Kementerian Agama. Selain itu, penggunaan Lapang Merdeka juga diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 19 yang membatasi pemanfaatannya untuk kegiatan pemerintah daerah.
Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut tidak bersifat kaku dan masih terbuka untuk dikaji ulang. Wali Kota Sukabumi telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan evaluasi agar ke depan tidak lagi menimbulkan polemik. “Ke depan akan dilakukan kajian ulang terhadap aturan tersebut, sehingga bisa mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Sukabumi berencana menyusun konsep revisi regulasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Forum diskusi kelompok terarah (FGD) juga akan digelar guna menyerap masukan dari masyarakat.
The post Polemik Salat Id di Kota Sukabumi, Aturan Lapdek Akan Dikaji Ulang appeared first on Radar Sukabumi.
