Sumber: Radar Sukabumi
JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mematangkan fondasi perencanaan anggaran untuk tahun 2027. Dalam rapat koordinasi yang digelar Senin (06/04), fokus utama diarahkan pada efisiensi serta sinkronisasi antara realisasi fisik dan serapan anggaran.
Pembahasan mendalam dilakukan terhadap Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) yang menjadi tolok ukur penggunaan dana negara. Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan.
“Kita harus memastikan perencanaan anggaran selaras dengan kondisi ekonomi saat ini. Efisiensi adalah keharusan, namun tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik,” tegas Dalu Agung di hadapan jajaran pimpinan kementerian dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN.
Dalam evaluasi tersebut, kementerian menyoroti kegiatan-kegiatan yang dinilai belum seimbang antara capaian fisik di lapangan dengan anggaran yang terserap. Dalu menginstruksikan agar program-program tersebut dikaji ulang agar perencanaan ke depan lebih realistis dan akuntabel.
Langkah ini diambil sebagai bentuk adaptasi kementerian terhadap dinamika ekonomi nasional. Dengan penyusunan KRO dan RO yang lebih matang, Kementerian ATR/BPN berkomitmen menghadirkan tata kelola anggaran yang lebih sehat, transparan, dan berorientasi pada hasil (outcome) guna mendukung percepatan program strategis pertanahan dan tata ruang di masa mendatang.
Langkah strategis ini diharapkan menjadi jembatan bagi transformasi layanan digital pertanahan yang lebih masif dan efisien pada 2027 mendatang. (Den)
The post Sekjen ATR/BPN Evaluasi Output Anggaran appeared first on Radar Sukabumi.
