Sumber: Radar Sukabumi
SUKABUMI – Kebijakan penghentian sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Sukabumi menuai sorotan. Satgas MBG menilai penegakan aturan memang diperlukan, namun harus diimbangi dengan solusi agar tidak merugikan penerima manfaat.
Ketua Satgas MBG Kota Sukabumi, Andri Setiawan, menyampaikan bahwa penghentian dapur yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN) berpotensi mengganggu distribusi makanan bergizi. Dampaknya, kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita bisa kehilangan akses terhadap asupan gizi yang seharusnya diterima secara rutin.
“Penegakan aturan itu penting, tapi jangan sampai masyarakat yang justru dirugikan. Terutama kelompok yang memang sangat membutuhkan asupan gizi berkelanjutan,” ujarnya kepada Radar Sukabumi, Selasa (12/5).
Menurut Andri, kebijakan suspend tanpa skema pengganti akan menghambat tujuan utama program MBG yang berfokus pada peningkatan kualitas gizi dan percepatan penanganan stunting. Selama ini, pelaksanaan MBG juga berkontribusi dalam memantau perkembangan gizi anak melalui data posyandu, yang menunjukkan perubahan kondisi sebelum dan sesudah menerima manfaat program.
“Perkembangan gizi anak bisa dilihat dari data posyandu. Ini jadi indikator penting bahwa program ini memang berdampak nyata,” jelasnya.
The post Satgas MBG Kota Sukabumi Ingatkan Dampak Suspend Dapur SPPG appeared first on Radar Sukabumi.
