INILAHSUKABUMI.COM – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya secara tegas mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah Program Prioritas Nasional.
Desakan ini muncul di tengah mencuatnya krisis multidimensi yang dinilai semakin mencekik ekonomi rakyat dan menggerus kualitas demokrasi di tanah air.
Sikap kritis tersebut disampaikan GMNI melalui aksi ‘Mimbar Rakyat’ yang digelar di kawasan Bundaran Tugu Adipura, Kota Sukabumi, Senin (15/6/2026).
Massa aksi membawa poster bertuliskan kritik dan tuntutan, juga sempat membakar ban sebagai bentuk protes terhadap kondisi bangsa.
Baca juga : Proyek Rp11 Miliar “Teras Cipelang” Sukabumi Kini Terbengkalai, Warga: Sayang, Dulu Ramai Sekarang Kumuh
Aksi ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan keresahan publik atas kebijakan yang dianggap belum menyentuh akar permasalahan masyarakat.
Kepala Bidang Politik, Hukum, dan HAM GMNI Sukabumi Raya, Gilang Tribuana, mengungkapkan kondisi bangsa saat ini berada dalam tekanan serius.
Mulai dari anjloknya nilai tukar rupiah, beban APBN yang kian berat, ancaman lonjakan harga energi, hingga angka pengangguran yang masih tinggi menjadi alarm bahaya bagi pemerintah.
“Rakyat sedang menjerit dengan mahalnya biaya hidup. Fondasi ekonomi kita terlalu rentan terhadap gejolak global dan jauh dari kemandirian ekonomi yang diamanatkan konstitusi,” ungkap Gilang kepada awak media.
Soroti Program Unggulan Berbiaya Jumbo
GMNI secara khusus menyoroti efektivitas program-program unggulan nasional yang menyerap anggaran jumbo. Menurut mereka, besarnya biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan dampaknya dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan pengangguran.
Baca juga : Dukung Ketahanan dan Swasembada Pangan Nasional, Satlantas Polres Sukabumi Rangkul Petani
Salah satu fokus kritik GMNI adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski dinilai positif dari sisi tujuan peningkatan kualitas SDM, namun GMNI menuntut adanya transparansi tata kelola dan pengawasan ketat agar program tersebut tidak menjadi pemborosan anggaran tanpa hasil yang terukur.
“Kami menuntut pertanggungjawaban terbuka atas program-program prioritas. Jangan sampai anggaran besar justru tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelas bawah dan kelompok miskin,” sambung dia.
Supremasi Sipil Dilemahkan?
Lebih jauh, GMNI juga mengendus adanya sinyal pelemahan supremasi sipil dan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Bagi mereka, kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat adalah ancaman nyata bagi semangat reformasi dan negara hukum.
Sebagai solusi, GMNI mendesak pemerintah untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja produktif, penguatan industri lokal, sektor pertanian, serta pemerataan akses kesehatan dan pendidikan.
“Mimbar Rakyat ini adalah bentuk pengawalan kami terhadap jalannya pemerintahan. Kami akan terus bersuara selama kebijakan negara masih belum berpihak sepenuhnya kepada kepentingan rakyat,” pungkas Gilang.
Baca juga : Hutan di Jawa Barat Kritis ! FK3I dan Relasi Tolak Proyek Geothermal Gunung Gede Pangrango
Sembilan Tuntutan GMNI
Dalam Mimbar Rakyat ini, GMNI Sukabumi Raya menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah :
Mendesak pemerintah segera menstabilkan nilai tukar rupiah dan menjaga daya beli masyarakat.
Menolak segala bentuk kebijakan yang berpotensi menaikan harga BBM dan kebutuhan pokok rakyat.
Menolak dwifungsi Polri maupun multifungsi TNI yang berpotensi mengancam demokrasi dan supremasi sipil.
Mendesak reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menuntut transparansi penggunaan APBN serta evaluasi menyeluruh terhadap program-program strategis nasional yang membebani keuangan negara namun belum menunjukkan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat.
Mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai proyek strategis nasional berdasarkan prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal.
Mendesak pemerintah serius mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan krisis ekologis yang semakin mengancam kehidupan rakyat.
Menolak segala bentuk pelemahan demokrasi dan menuntut penguatan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mengembalikan orientasi pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Redaktur : Budiyanto
The post Mimbar Rakyat GMNI Sukabumi Raya : Krisis Ekonomi Makin Nyata, Pemerintah Harus Bertindak first appeared on Inilah Sukabumi.
