JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah tengah mempercepat perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah muncul sejumlah anomali pengelompokan ekonomi masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pekerja sektor informal, seperti pedagang pentol hingga pegawai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang justru tercatat dalam desil 9 dan 10 atau kelompok 20 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi relatif paling tinggi, dikutip Sukabumiku.id, Kamis (27/8/2026).
Purbaya mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk memperbarui data tersebut melalui Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga : Resep Telur Dadar Bebek Barendo Khas Minang, Gurih dengan Pinggiran Renyah
“Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya mengeluarkan uang cukup banyak lho untuk ke BPS tahun ini,” ungkap Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Menurut Purbaya, anggaran yang dialokasikan untuk pemutakhiran DTSEN sekaligus Sensus Ekonomi 2026 mencapai Rp7 triliun.
BPS Dapat Tambahan Anggaran Rp7 Triliun
Purbaya menjelaskan tambahan anggaran tersebut diberikan setelah BPS mengajukan permintaan sejak awal tahun.
“Mereka minta penambahan anggaran di awal tahun, kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik,” jelasnya.
Dengan pemutakhiran tersebut, pemerintah berharap pengelompokan kondisi ekonomi masyarakat dapat semakin akurat sehingga kebijakan pemerintah yang menggunakan DTSEN sebagai basis data tidak salah sasaran.
Meski demikian, Purbaya mengakui potensi kesalahan pendataan dalam skala kecil masih mungkin terjadi. Menurutnya, hal tersebut merupakan margin of error yang lazim dalam survei berskala nasional.
Nasib Pembatasan Pertalite untuk Desil 9 dan 10
Perbaikan DTSEN juga menjadi perhatian karena data desil berpotensi digunakan dalam sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk rencana pembatasan akses BBM jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat tertentu.
Terkait hal tersebut, Purbaya mengatakan pemerintah masih akan melihat perkembangan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebelum kebijakan pembatasan Pertalite benar-benar diterapkan.
“Nanti kita lihat dinamika ekonominya dan masyarakat ya. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan,” tuturnya.
Purbaya memastikan pemerintah juga menyiapkan mekanisme penanganan apabila pembatasan Pertalite diterapkan sebelum hasil pemutakhiran DTSEN selesai.
Menurut dia, masyarakat yang terdampak akibat kesalahan pengelompokan data dapat ditangani secara khusus selama masa transisi.
“Tapi kalau yang begitu kan pasti tidak semuanya. Kalau ada masalah, let’s say belum sampai DTSEN yang baru keluar, kita akan handle case by case,” pungkas Purbaya.(SE)
The post Pedagang Pentol Masuk Desil 10, Purbaya Siapkan Rp7 Triliun untuk Benahi DTSEN first appeared on Sukabumi Ku.
