SUKABUMI – Kepala desa diminta tidak menutup diri terhadap kritik maupun pertanyaan masyarakat. Bupati Sukabumi H. Asep Japar justru mendorong para kepala desa lebih komunikatif, terbuka, dan kooperatif dalam merespons setiap aspirasi yang masuk.
Pesan tersebut disampaikan Asep Japar saat memberikan arahan dalam kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah di Pendopo Sukabumi, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, kepala desa memiliki posisi strategis karena menjadi ujung tombak pemerintahan daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, kemampuan membangun komunikasi menjadi bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
“Karena kepala desa adalah ujung tombak Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kalau misalkan tidak ada kepala desa, akan seperti apa,” ujarnya.
Baca Juga: Raimuna Cabang 2026 Diikuti 1.128 Pramuka, Bupati Sukabumi Tekankan Tantangan Generasi Muda
Asep Japar secara khusus menyoroti pentingnya sikap terbuka ketika pemerintah desa menerima surat atau pertanyaan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, maupun mahasiswa.
Ia meminta agar setiap pertanyaan tidak dihindari, melainkan ditanggapi melalui komunikasi yang baik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah desa dan masyarakat.
“Kalau ada surat yang sifatnya mempertanyakan, lebih baik kita jawab. Kita hadapi dengan baik melalui komunikasi,” katanya.
Selain menekankan keterbukaan, Bupati juga berencana memperkuat jalur komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa melalui forum dialog kepala desa.
Forum tersebut nantinya akan dibagi ke dalam enam wilayah agar para kepala desa memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan, kebutuhan, serta aspirasi pembangunan di daerah masing-masing secara langsung.
Baca Juga: Nama dan Fotonya Dicatut di Facebook, Dewan Badot: Waspada, Itu Bukan Akun Saya
Sementara itu, kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan sistem evaluasi kinerja desa dengan 12 program prioritas Bupati Sukabumi.
Melalui penyamaan pemahaman tersebut, pemerintah desa diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi memiliki arah kebijakan yang sejalan dengan target pembangunan Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan Literasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Desa. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, memberikan pemaparan mengenai pentingnya keterbukaan informasi serta kewajiban badan publik desa dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Penguatan keterbukaan informasi dinilai menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Dengan demikian, konsep Desa Mubarakah tidak hanya diarahkan pada pencapaian program prioritas pembangunan, tetapi juga pada perubahan pola pelayanan pemerintahan desa agar semakin terbuka, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
The post Bupati Sukabumi Ingatkan Kades Jangan Alergi Kritik, Aspirasi Masyarakat Harus Dijawab first appeared on Sukabumi Ku.