SUKABUMI – Anggota DPRD Kota Sukabumi, Fajar Kontara, menyoroti tingginya angka pengangguran di Kota Sukabumi saat melakukan diskusi bersama Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan. Dalam forum tersebut, ia membandingkan kondisi pengangguran di Kota Sukabumi dengan Kota Tangerang Selatan yang dinilai berhasil menekan angka pengangguran secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Fajar menyebut, tingkat pengangguran terbuka di Kota Sukabumi pada awal 2026 berada di angka 8,19 persen. Angka tersebut dinilai masih cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Barat dan menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah maupun stakeholder terkait.
“Permasalahan pengangguran ini salah satunya karena kurangnya informasi lowongan pekerjaan. Tingkat pengangguran Kota Sukabumi masih cukup tinggi dan ini menjadi PR kita bersama untuk ditekan,” ujarnya saat diwawancarai wartawan pada Selasa (12/05/26).
BACA JUGA : Ketua DPRD Kota Sukabumi: Pendidikan Berkualitas Butuh Kepedulian Bersama
Ia juga menyoroti keberhasilan Kota Tangerang Selatan dalam menurunkan angka pengangguran dari 5,81 persen pada awal 2024 menjadi sekitar 4 persen pada awal 2026. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya program dan pelatihan kerja yang benar-benar mampu terserap oleh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Fajar mempertanyakan efektivitas program portal digital ANGGUR “Anti Nganggur” yang sebelumnya diterapkan di Tangerang Selatan. Ia menilai, inovasi berbasis digital seperti itu bisa menjadi referensi untuk diterapkan di Kota Sukabumi guna mempermudah masyarakat mendapatkan informasi lowongan pekerjaan.
Selain persoalan pengangguran, Fajar turut menyoroti maraknya dugaan pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Ia mengaku prihatin masih adanya perusahaan yang meminta sejumlah uang kepada pencari kerja hingga menahan ijazah maupun BPKB sebagai syarat bekerja.
“Percuma banyak pelatihan dan program kerja kalau pada akhirnya masyarakat masih dipersulit dengan pungli, penahanan ijazah ataupun BPKB. Ini jadi persoalan besar yang harus ditindak,” tegasnya.
BACA JUGA : Polemik Dapur MBG Seret Anggota DPRD Kota Sukabumi, Badan Kehormatan Dewan Lakukan Pendalaman
Karena itu, ia mempertanyakan apakah terdapat sanksi khusus bagi perusahaan yang masih melakukan praktik pungli maupun penahanan dokumen milik pekerja.
Tak hanya itu, Fajar juga mendorong pemerintah untuk memperkuat dukungan terhadap sektor wirausaha. Menurutnya, banyak masyarakat yang sebenarnya ingin membuka usaha sendiri namun terkendala modal.=
Ia pun mempertanyakan kemungkinan adanya program bantuan pinjaman modal usaha yang dapat difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja untuk membantu masyarakat memulai usaha mandiri.
“Banyak masyarakat yang ingin berwirausaha, tapi terbentur modal. Jadi perlu ada dukungan nyata agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi,” pungkasnya.
The post Dari Tangsel Ke Kota Sukabumi Anggota DPRD Soroti Tingginya Angka Pengangguran di Kota Sukabumi first appeared on Sukabumi Ku.
