SUKABUMI – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi menekankan pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pendataan yang sedang berlangsung dinilai akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi, mulai dari pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), investasi, penciptaan lapangan kerja hingga pemerataan pembangunan daerah.
Kepala BPS Kabupaten Sukabumi, Muhammad Solihin, mengatakan kualitas kebijakan pemerintah sangat bergantung pada kualitas data yang diperoleh di lapangan. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar menjadi faktor utama keberhasilan sensus.
Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini mengalami banyak perubahan seiring perkembangan teknologi, pola usaha masyarakat, dan pertumbuhan sektor ekonomi baru. Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berupaya memperoleh gambaran aktual mengenai aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat.
“Sensus ini menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi perekonomian yang sebenarnya. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program pembangunan dan kebijakan ekonomi,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).
BACA JUGA : BPS dan Pemkot Sukabumi Bersinergi Wujudkan Satu Data Berkualitas Untuk Kota Sukabumi
Ia menjelaskan, hasil sensus tidak hanya digunakan untuk kepentingan statistik semata, tetapi juga menjadi rujukan berbagai kementerian, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dalam mengambil keputusan strategis.
Solihin menilai salah satu tantangan dalam pelaksanaan sensus adalah masih adanya masyarakat yang ragu memberikan informasi karena khawatir data pribadinya disalahgunakan. Padahal, seluruh data yang dihimpun BPS dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
“BPS tidak akan menyebarluaskan data individu. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan,” tegasnya.
BACA JUGA : Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Pelaku Hotel di Kota Sukabumi Didorong Aktif Berpartisipasi
Selain itu, BPS juga mengingatkan seluruh petugas lapangan untuk menjalankan tugas sesuai standar operasional yang telah ditetapkan agar hasil pendataan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Menurut Solihin, data yang valid akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi sektor ekonomi yang berkembang, wilayah yang membutuhkan perhatian khusus, hingga peluang investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia berharap masyarakat dapat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan bersikap terbuka dan kooperatif saat didatangi petugas. Dengan data yang akurat, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Semakin akurat data yang diberikan, semakin tepat pula program pembangunan yang dirancang pemerintah. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ini,” pungkasnya.
The post Data Keliru Bisa Berdampak pada Kebijakan, BPS Minta Warga Sukabumi Terbuka Saat Sensus Ekonomi first appeared on Sukabumi Ku.
