SUKABUMI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi sorotan utama dalam aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Wilayah Sukabumi Raya di depan Pendopo Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Senin (22/6/2026).
Massa aksi yang berasal dari berbagai kampus tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat melalui Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Evaluasi Total Program MBG, KDMP, Darurat Demokrasi”, “Cabut UU TNI”, hingga “Sahkan RUU Perampasan Aset”.
Koordinator BEM Nusantara Wilayah Priangan Barat, Rahmadi L. Making, menegaskan bahwa mahasiswa tidak menolak program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, menurutnya, pelaksanaan di lapangan perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan efektif.
“Kami mendukung setiap program pemerintah yang bertujuan baik. Tetapi dalam implementasinya, Program Makan Bergizi Gratis masih perlu evaluasi menyeluruh. Kami melihat program ini belum fokus kepada wilayah yang memang membutuhkan perhatian khusus, terutama daerah 3T dan wilayah dengan angka stunting yang tinggi,” ujar Rahmadi kepada wartawan.
BACA JUGA : Korwil MBG Kota Sukabumi Hormati Rencana Aksi Damai, Sebut Aspirasi Masyarakat Bagian dari Demokrasi
Menurutnya, MBG seharusnya menjadi instrumen strategis untuk menekan angka stunting nasional. Namun dalam pelaksanaannya, program tersebut dinilai diterapkan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi setiap daerah.
“Ketika daerah yang secara ekonomi sudah cukup baik mendapatkan alokasi yang sama, sementara daerah yang lebih membutuhkan belum menjadi prioritas utama, maka muncul potensi ketidakefisienan bahkan pemborosan,” katanya.
Selain MBG, mahasiswa juga mengkritisi keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka menilai pembangunan dan pengelolaan sejumlah KDMP di Kabupaten Sukabumi belum menunjukkan kesiapan yang optimal.
Rahmadi menyebut, berdasarkan pengamatan mahasiswa, terdapat KDMP yang dibangun di lokasi yang dinilai kurang strategis sehingga dikhawatirkan tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa secara maksimal.
“Dalam perspektif ekonomi, koperasi harus dibangun di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat dan memiliki aktivitas ekonomi yang jelas. Jika lokasinya tidak strategis, maka tujuan penguatan ekonomi kerakyatan akan sulit tercapai,” ujarnya.
BACA JUGA : Aksi “Bersatu Demi Masa Depan”, Warga Sukabumi Serukan Keberlanjutan MBG
BEM Nusantara juga menyoroti keterlibatan unsur TNI dan Polri dalam sejumlah program sosial dan ekonomi pemerintah. Mereka meminta agar pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat tetap berada dalam koridor institusi sipil sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip supremasi sipil dan semangat Reformasi 1998.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak Bupati Sukabumi untuk menggunakan kewenangannya sebagai kepala daerah guna menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Selain evaluasi MBG dan KDMP, mahasiswa juga meminta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, stabilisasi harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi pelayanan RSUD Palabuhanratu, audit proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), serta peninjauan kembali sejumlah kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi.
Aksi yang berlangsung di kawasan Alun-alun Kota Sukabumi tersebut mendapat pengawalan dari aparat Polres Sukabumi Kota. Massa aksi menyatakan akan tetap bertahan hingga memperoleh tanggapan langsung dari Bupati Sukabumi atau Sekretaris Daerah sebagai representasi pemerintah daerah.
“Kami berharap aspirasi ini tidak berhenti di tingkat daerah. Bupati memiliki posisi strategis untuk menyampaikan suara masyarakat Sukabumi kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar kebijakan yang dijalankan benar-benar berpihak kepada rakyat,” pungkas Rahmadi.
The post Demo Didepan Pendopo Sukabumi Mahasiswa Kritik Implementasi MBG dan KDMP, Nilai Belum Tepat Sasaran first appeared on Sukabumi Ku.
