Di Podcast PWI, Galuh Naufal Ungkap 2.400 Anak di Kota Sukabumi Tidak Sekolah

SUKABUMI – Sekitar 2.400 anak di Kota Sukabumi tercatat tidak mengenyam pendidikan berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Persoalan ini menjadi perhatian anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Galuh Naufal Munawar, yang meminta adanya penelusuran untuk mengetahui penyebab anak-anak tersebut tidak bersekolah.

Galuh menyampaikan hal itu dalam program podcast Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Sukabumi, Sabtu (21/11/2026). Selain persoalan anak tidak sekolah, diskusi tersebut juga membahas pemutakhiran data desil kesejahteraan, penyaluran bantuan sosial, kepesertaan BPJS, pembangunan infrastruktur, hingga aspirasi masyarakat.

Menurut Galuh, data sekitar 2.400 anak tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi antara DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Disdikbud serta Dinas Sosial (Dinsos).

Baca Juga: MUI Kota Sukabumi Siapkan Layanan Kesehatan Gratis hingga Sembako Murah Lewat Program Suling

Penelusuran diperlukan untuk memastikan faktor yang menyebabkan anak-anak tidak mengakses pendidikan. Penyebabnya bisa berkaitan dengan kemiskinan ekstrem, keterbatasan ekonomi keluarga, maupun persoalan lain yang membutuhkan penanganan berbeda.

“Jangan sampai ada anak yang terlantar. Kita harus telusuri terlebih dahulu apa penyebab mereka tidak bersekolah, apakah karena kemiskinan ekstrem atau ada faktor lain,” ungkapnya.

Galuh menegaskan, persoalan tersebut akan menjadi salah satu perhatian DPRD ke depan. Ia juga menilai informasi dari masyarakat dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan yang belum sepenuhnya terpantau.

Minta Penilaian Desil Tidak Hanya Bertumpu pada Kondisi Rumah

Selain pendidikan, Galuh menyoroti pemutakhiran data desil kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu dasar penentuan sasaran program bantuan dan kebijakan sosial.

Ia mendorong Pemerintah Kota Sukabumi mengevaluasi proses penentuan desil agar indikator yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat.

Galuh mencontohkan penilaian kondisi rumah. Penggunaan lantai keramik, menurutnya, tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan tingkat kesejahteraan penghuni rumah.

“Jangan sampai kondisi seperti lantai rumah yang sudah menggunakan keramik menjadi penilaian tunggal. Harus dilihat juga ukuran rumah dan indikator lainnya sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Baca Juga: Resep Nugget Tempe Rumahan, Gurih dan Renyah Cocok Jadi Lauk Favorit Keluarga

Ia juga menanggapi kemungkinan aktivitas belanja daring atau online shopping menjadi salah satu faktor dalam penentuan desil. Menurut Galuh, aktivitas belanja tidak bisa langsung dijadikan tolok ukur utama karena belum tentu mencerminkan kemampuan ekonomi atau sumber pendapatan seseorang.

“Belanja online seharusnya bukan menjadi ukuran utama, karena kita tidak tahu sumber uang yang digunakan. Pendapatan bulanan harus menjadi salah satu dasar dalam menentukan desil,” katanya.

Politisi Partai Gerindra tersebut berharap evaluasi data kesejahteraan dapat membuat penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah lebih tepat sasaran.

Ia turut mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan informasi mengenai persoalan sosial di lingkungannya. Menurutnya, keterlibatan warga dibutuhkan karena banyaknya persoalan yang harus ditangani pemerintah dan DPRD dengan sumber daya yang terbatas.

Galuh berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dapat mempercepat penanganan persoalan pendidikan, kesejahteraan sosial, serta pembangunan di Kota Sukabumi.

“Saya ingin program-program pemerintah bisa merata, kesejahteraan masyarakat juga merata, sehingga tercipta kondisi yang adil dan makmur,” pungkasnya.

The post Di Podcast PWI, Galuh Naufal Ungkap 2.400 Anak di Kota Sukabumi Tidak Sekolah first appeared on Sukabumi Ku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *