Sumber: Radar Sukabumi
JAKARTA— Hari ini menjadi momen penting bagi jutaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW). Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia menggelar audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyampaikan aspirasi terkait kepastian regulasi alih status menjadi PPPK Penuh Waktu.
Ketua Umum Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia, Herru Gama Yudha, menegaskan audiensi ini merupakan langkah strategis untuk memperjuangkan kepastian hukum bagi para anggota. “Audiensi ini menjadi ajang menyampaikan aspirasi jutaan anggota PPPK Paruh Waktu di berbagai daerah yang menunggu kepastian regulasi terkait peralihan status menjadi PPPK Penuh Waktu,” ujarnya, Selasa (21/4).
Saat ini, KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 belum mengatur secara tegas batas akhir pengalihan status PPPK PW. Diktum ke-28 menyebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat mengusulkan pengalihan status berdasarkan ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi kinerja. Evaluasi dilakukan secara berkala, baik triwulan maupun tahunan, yang menjadi dasar perpanjangan atau alih status.
Dalam audiensi, Herru menyampaikan tiga isu krusial:
- Percepatan penerbitan dasar hukum yang jelas dan tegas sebagai payung regulasi alih status PPPK PW menjadi penuh waktu.
- Kejelasan kriteria, tahapan, dan mekanisme pengangkatan agar tidak menimbulkan multitafsir di pemerintah daerah.
- Skema penganggaran yang selaras dengan ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen APBD sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022.
The post Hari Ini, Nasib PPPK Paruh Waktu Menunggu Informasi Penting appeared first on Radar Sukabumi.
