Ketua DPC PKB Ketua Sukabumi Pertanyakan Perencanaan dan Manfaat Rencana Pinjaman Pemkot Rp240 Miliar

SUKABUMI – Rencana Pemerintah Kota Sukabumi mengajukan pinjaman pembiayaan pembangunan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mendapat sorotan dari Ketua DPC PKB Kota Sukabumi, Yosep Pujianto.

Yosep tidak secara langsung mempersoalkan langkah pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman. Namun, ia meminta agar rencana tersebut terlebih dahulu memiliki perencanaan yang jelas, terukur, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Sukabumi.

Menurut Yosep, hal mendasar yang perlu dijelaskan pemerintah adalah untuk apa pinjaman tersebut digunakan, kegiatan pembangunan apa yang menjadi prioritas, serta seberapa besar manfaat yang nantinya diterima masyarakat.

“Lebih kepada dasarnya. Perencanaan pembangunan itu bagaimana sebenarnya? Pinjam uang itu untuk membangun apa, untuk melaksanakan kegiatan apa. Kegiatannya mana, prioritas kegiatannya apa, dan kebermanfaatannya di mana,” ujar Yosep.

Ia menilai besaran pinjaman juga harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah Kota Sukabumi, kata dia, perlu menghitung secara matang kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membayar kewajiban pinjaman berikut risikonya apabila target pendapatan tidak tercapai.

“Mempertimbangkan nominal pinjaman, mengukur kapasitas ataupun mengukur kemampuan untuk membayar. Kemampuan untuk membayar cicilan tersebut harus benar-benar dihitung,” tegasnya.

Sorotan tersebut mencuat di tengah pembahasan DPRD Kota Sukabumi terhadap rencana pinjaman yang diajukan pemerintah daerah. Berdasarkan pemaparan kepada DPRD, terdapat tiga pilihan tenor pembiayaan, yakni sekitar Rp89 miliar untuk tenor tiga tahun, Rp150 miliar untuk tenor lima tahun, dan Rp240 miliar untuk tenor delapan tahun.

Opsi pinjaman Rp240 miliar dengan tenor delapan tahun kemudian menjadi salah satu skema yang paling ramai diperbincangkan. DPRD sendiri hingga kini belum mengambil keputusan karena masih melakukan kajian mengenai urgensi, besaran pinjaman, serta kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Bagi Yosep, pembahasan mengenai pinjaman tidak cukup hanya melihat kemampuan pemerintah saat ini. Pemerintah juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan fiskal daerah dalam jangka panjang.

“Bagaimana mengukur kemampuan PAD Kota Sukabumi? Bagaimana kalau seandainya terjadi gagal bayar? Risikonya siapa yang menanggung?” katanya.

Selain kemampuan membayar, Yosep juga mempertanyakan kebermanfaatan pembangunan yang akan dibiayai melalui pinjaman tersebut. Menurutnya, masyarakat harus dapat merasakan dampak langsung dari pembangunan yang dilakukan menggunakan pembiayaan daerah.

“Ketika memang sekarang apa yang dibangun, pinjam uang, terus untuk membangun. Kebermanfaatan pembangunan itu sejauh mana untuk masyarakat Kota Sukabumi dan untuk kemajuan pemerintahan kota,” ujarnya.

Ia pun meminta pemerintah menyusun perencanaan secara matang sebelum menentukan besaran pinjaman. Menurutnya, jangan sampai pemerintah terburu-buru menentukan nominal tanpa terlebih dahulu memastikan kebutuhan pembangunan yang benar-benar menjadi prioritas.

“Jangan terburu-buru. Buat dulu perencanaannya bagaimana sebenarnya, pinjam uang itu untuk membangun apa. Terus prioritas kegiatannya dan kebermanfaatannya seperti apa,” ungkap Yosep.

Yosep menegaskan, sikap tersebut bukan berarti PKB menolak rencana pinjaman pemerintah daerah. Ia lebih menekankan pentingnya transparansi mengenai dasar pengajuan, peruntukan dana, urgensi pembangunan, kemampuan pembayaran, hingga risiko yang mungkin muncul.

“Bukan menolak. Lebih kepada isi daripada pinjaman itu. Perencanaan, pertimbangan, kemudian mengukur kemampuan untuk membayar,” katanya.

Ia juga menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka hubungan antara rencana pinjaman dengan peningkatan PAD yang selama ini menjadi salah satu indikator kemampuan fiskal daerah.

Menurutnya, proyeksi kenaikan PAD harus dihitung secara realistis dan tidak semata-mata dijadikan dasar untuk meyakinkan bahwa cicilan pinjaman nantinya dapat dibayarkan.

The post Ketua DPC PKB Ketua Sukabumi Pertanyakan Perencanaan dan Manfaat Rencana Pinjaman Pemkot Rp240 Miliar first appeared on Sukabumi Ku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *