SUKABUMI — Pendidikan dan kesehatan merupakan dua fondasi vital bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, realita di Kabupaten Sukabumi saat ini menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Kebijakan publik yang minim prioritas serta alokasi anggaran yang belum tepat sasaran dinilai kian menyudutkan masyarakat bawah.
Sorotan tajam datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Uden Abdunnatsir. Ia menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dan komitmen utuh dalam menjamin hak-hak mendasar warganya.
Ancaman serius membayangi sektor kesehatan warga Kabupaten Sukabumi per 30 Oktober 2026. Sebanyak 210 ribu penerima manfaat program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) terancam mengalami pemutusan kepesertaan (cut off).
Uden Abdunnatsir menyayangkan keputusan ini dan mengkritik keras langkah pemerintah yang dinilainya melimpahkan beban kepada rakyat kecil.
“Per 30 Oktober 2026, masyarakat penerima BPJS PBI di-cut off sebanyak 210 ribu penerima manfaat. Ini sangat ironis dan sangat disayangkan. Padahal kalau mau serius, banyak skema anggaran yang bisa diikhtiarkan untuk membayar kewajiban ke BPJS,” tegas Uden Abdunnatsir saat dikonfirmasi Radar Sukabumi pada Minggu (04/10/2026).
Ia mendesak agar pemerintah tidak mengalihkan para penerima bantuan tersebut ke skema BPJS Mandiri yang hanya akan menambah beban finansial warga miskin.
“Pertanyaannya, pemerintah siap dan serius atau tidak? InsyaAllah jalan anggaran itu masih banyak. Jangan sampai masyarakat yang diputus ini malah dipindahkan ke BPJS Mandiri. Jaminan kesehatan adalah kebutuhan yang sangat mendesak,” tambahnya.
Tidak hanya sektor kesehatan, sektor pendidikan di Kabupaten Sukabumi pun dinilai masih jauh dari harapan, meski secara regulasi telah dialokasikan anggaran minimal 20 persen dari APBD.
Uden membeberkan, bahwa fakta di lapangan menunjukkan masih maraknya sekolah dengan bangunan rusak, fasilitas belajar yang minim, hingga persoalan krusial berupa menurunnya kualitas pendidikan dan krisis karakter peserta didik.
Beberapa persoalan di sektor pendidikan yang disorot meliputi fasilitas dan akses. Lantaran, masih banyaknya ruang kelas rusak dan tingginya angka anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga.
Selain itu, degradasi moral pelajar, karena maraknya kasus tawuran antar-pelajar, kebiasaan mengonsumsi obat-obatan terlarang, serta bentuk kenakalan remaja lainnya.
Bukan hanya itu, pihaknya juga menyoroti soal kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, nasib guru madrasah dan guru ngaji yang belum tersentuh jaminan kesejahteraan yang layak.
“Memang betul, pembentukan karakter bukan hanya tugas sekolah semata, melainkan tanggung jawab bersama. Namun, para pemangku kebijakan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan akhlak para pelajar,” ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut.
“JJangankan bicara sejahtera, untuk mendapatkan apresiasi yang layak saja masih jauh. Ini adalah seabrek permasalahan yang harus kita tuntaskan bersama,” imbuhnya.
Meski mengkritik keras kondisi pelayanan dasar di daerahnya, Uden Abdunnatsir optimistis perbaikan masih sangat mungkin dilakukan jika ada niat politik (political will) yang kuat dari para pemangku kebijakan.
“Bangkitlah, harapan itu masih ada. Mari kita berikhtiar, bertawakal, dan serius dengan niat baik untuk perubahan. InsyaAllah selalu ada jalan,” pungkasnya. (Den)
Artikel Kualitas Pendidikan di Sukabumi Merosot, 210 Ribu Peserta BPJS PBI Diputus pertama kali tampil pada Sukabumi Metro.
