Sumber: Radar Sukabumi
SUKABUMI – Polemik anggaran pemberangkatan kontingen Kota Sukabumi ke Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jabar 2026 kian memanas.
Hal itu menyusul pernyataan Walikota Sukabumi, Ayep Zaki yang memberi sinyal ketidaksiapan anggaran pemerintah daerah.
Menyikapi hal tersebut, para ketua Cabang Olahraga (Cabor) kini mulai menyiapkan langkah aksi, termasuk ancaman demo turun ke jalan sebagai bentuk protes.
Ketua Cabor Taekwondo Kota Sukabumi, Deni Ramdani, menjadi salah satu pihak yang paling keras mengkritik pernyataan Walikota.
Ia menilai Walikota terlalu gegabah dalam menyampaikan kondisi keuangan daerah yang berujung pada pesimisme para atlet dan pengurus.
“Pernyataan itu sangat berdampak. Pengurus merasa berkecil hati, atlet jadi hilang fokus. Seharusnya Wali Kota memberikan pernyataan yang menenangkan, minimal katakan ‘latihan saja, ada atau tidak ada uang, kita upayakan’. Jangan justru membuat gaduh,” ujar Deni, Rabu (20/5).
Deni menegaskan, jika pemerintah daerah tetap bersikukuh tidak memberangkatkan kontingen, pihaknya siap mengambil langkah tegas.
“Kalau sampai tidak diberangkatkan, wajah Kota Sukabumi mau dikemanakan? Kita malu. Terkait rencana turun ke jalan, kami akan segera membicarakannya dengan pengurus Cabor lain yang atletnya sudah lolos Babak Kualifikasi. Saya siap audiensi langsung, saya berjuang demi atlet dan marwah kota ini,” tegasnya.
Senada dengan Deni, Ketua Cabor Kurash Kota Sukabumi, Mochammad Latif menyatakan, bahwa pihaknya tidak bisa tinggal diam melihat masa depan atlet yang dipertaruhkan.
Meski enggan gegabah, Latif memastikan pihaknya akan bergerak dalam satu komando jika diperlukan aksi kolektif.
“Kami mengetuk pintu hati Bapak Walikota. Mohon jangan abaikan mimpi para atlet yang sudah berkorban tenaga dan waktu. Soal langkah taktis seperti audiensi atau pengerahan massa, kami dari Kurash tidak akan bergerak sendiri, kami akan bergerak satu komando bersama forum lintas Cabor,” jelas Latif.
Sebelumnya, Walikota Sukabumi, Ayep Zaki, telah memberikan penjelasan bahwa kondisi keuangan daerah memang sedang tidak baik-baik saja.
Ia mengaku terbentur realitas anggaran akibat penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang menekan APBD 2026.
Ia menegaskan bahwa memaksakan anggaran di luar kemampuan fiskal bukanlah langkah bijak.
“Kalau anggaran tidak ada, mau dari mana? Tidak mungkin juga kita memaksakan. Masa harus pinjam uang? Itu tidak mungkin,” ujar Ayep.
Meski PAD Kota Sukabumi tercatat naik sebesar 12,23 persen, Walikota menyebut angka tersebut belum cukup untuk menutup defisit di berbagai sektor.
Saat ini, pemerintah daerah tengah mendorong optimalisasi pajak dari perusahaan-perusahaan besar sebagai solusi jangka pendek.
Namun, bagi para pelaku olahraga di Sukabumi, alasan fiskal tersebut belum memuaskan. Mereka mendesak pemerintah agar tetap memprioritaskan ajang Porprov 2026 sebagai agenda wajib yang menyangkut kehormatan daerah.
Kini, bola panas berada di tangan Pemkot Sukabumi untuk segera meredam keresahan para pengurus Cabor sebelum aksi protes benar-benar terjadi. (why)
The post Setelah Demo RT/RW, Terbitlah Demo Cabang Olahraga? appeared first on Radar Sukabumi.
