CIKOLE – Dua pejabat pimpinan tinggi pratama resmi menempati posisi baru di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Di balik pelantikan tersebut, ada pekerjaan besar yang langsung menanti mempercepat penanganan stunting, pengangguran, dan kemiskinan yang masih menjadi persoalan utama di Kota Sukabumi.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki melantik Asep Koswara sebagai Sekretaris DPRD Kota Sukabumi dan dr. Lulis Delawati sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, Kamis (1/10/2026). Pada kesempatan yang sama, Ayep juga mengambil sumpah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pelantikan berlangsung di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi dan disaksikan jajaran pimpinan DPRD, Ketua Komisi I, II dan III DPRD, Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Sekretaris Daerah Andang Tjahjandi serta para kepala perangkat daerah.
Bagi Asep dan Lulis, pelantikan bukan sekadar perpindahan posisi dalam struktur birokrasi. Keduanya langsung dihadapkan pada ekspektasi untuk menjalankan tugas di tengah sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan konkret.
Terlebih bagi Lulis, jabatan Kepala Dinas Sosial yang kini diembannya merupakan posisi yang sebelumnya ditempati Asep Hendrawan sebelum memasuki masa purna tugas. Sejumlah agenda sosial pun telah menunggu, termasuk penguatan penanganan kemiskinan dan pembenahan data kesejahteraan masyarakat.
Ayep menegaskan, birokrasi tidak boleh berhenti pada pergantian jabatan. Setiap pejabat yang menerima amanah harus mampu menerjemahkan tugas dan kewenangannya menjadi langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
Tiga persoalan yang menjadi perhatian utama adalah stunting, pengangguran dan kemiskinan.
Dalam persoalan stunting, misalnya, data yang disampaikan menunjukkan masih terdapat 1.626 kasus yang tersebar di tujuh kecamatan. Baros tercatat memiliki jumlah kasus tertinggi dengan 433 kasus, disusul Warudoyong 366 kasus, Cibeureum 239 kasus dan Citamiang 165 kasus.
Sementara itu, Lembursitu tercatat 157 kasus, Cikole 153 kasus dan Gunungpuyuh 113 kasus. Angka tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran pemerintah daerah, terutama perangkat daerah yang memiliki kewenangan langsung maupun tidak langsung dalam penanganan persoalan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan lainnya datang dari sektor ketenagakerjaan. Data agregat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mencatat sebanyak 94.698 warga Kota Sukabumi berstatus belum atau tidak bekerja.
Di tengah persoalan tersebut, Ayep meminta para pejabat yang baru dilantik tidak hanya bekerja dengan target administratif, tetapi membangun pola kerja birokrasi yang berlandaskan kebenaran, kejujuran dan keadilan.
Menurutnya, kebenaran dalam pemerintahan harus diwujudkan melalui kerja yang profesional dan kompeten. Setiap kebijakan maupun keputusan harus bertumpu pada data, bukti empiris dan kaidah keilmuan.
Ia juga mengingatkan agar kewenangan yang dimiliki aparatur tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Fasilitas dan aset negara harus digunakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh menjadi ruang untuk kepentingan di luar tugas pemerintahan.
Sementara kejujuran, kata Ayep, harus tercermin dalam kedisiplinan dan keterbukaan aparatur. Kesalahan tidak boleh ditutup-tutupi, melainkan harus diakui untuk diperbaiki.
Begitu pula dengan laporan kinerja maupun laporan keuangan. Seluruhnya harus disusun berdasarkan kondisi sebenarnya, akurat dan transparan tanpa manipulasi, mark-up maupun rekayasa data.
“Di sisi pelayanan publik, prinsip keadilan juga menjadi perhatian. Pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan secara setara tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Akses pelayanan, menurut Ayep, harus terbuka bagi seluruh warga, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Pesan tersebut menjadi bekal bagi Asep Koswara dan dr. Lulis Delawati setelah resmi menerima amanah baru.
“Pelantikan hari itu sekaligus menjadi titik awal bagi keduanya untuk membuktikan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan tanggung jawab untuk memastikan roda pemerintahan bergerak menjawab persoalan masyarakat,” ungkapnya.
Dengan demikian, pekerjaan setelah pelantikan justru menjadi bagian yang lebih penting. Tiga agenda besar stunting, pengangguran dan kemiskinan menunggu langkah nyata dari birokrasi Kota Sukabumi. (ris)
Artikel Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki Lantik Dua Pejabat Eselon II pertama kali tampil pada Sukabumi Metro.
