INILAHSUKABUMI.COM – 99 reklame di sepanjang jalan Bogor-Sukabumi tak mengantongi izin pemasangan reklame. Akibatnya, pemerintah Kabupaten Sukabumi harus kehilangan potensi pendapatan daerah dari pajak reklame itu, minimal sebesar Rp217 juta pada tahun 2024.
Diketahui puluhan reklame yang tidak mengantongi izin itu saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2024 lalu. Dari hasil pemeriksaannya, jumlah 99 reklame tersebut belum terdata pada Sistem Manajemen Pendapatan Daerah.
“Iya betul. 99 reklame itu belum memiliki izin pemasangan reklame. Tapi kami sudah tindaklanjuti, sehingga regulasinya sudah ada dan sebagian ada yang sudah bayar,” ujar Sekretaris Bapenda Kabupaten Sukabumi, Agus Kurniadi saat dihubungi inilahsukabumi.com, Senin (22/9).
Akur, sapaan Agus Kurniadi juga menambahkan, untuk memaksimalkan pendapatan daerah ke depan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan semua stakeholders. Mulai dari kecamatan, hingga dinas perizinan Kabupaten Sukabumi.
“Untuk perizinan, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perizinan. Sementara untuk pendataan potensi pajak, sudah ada Perbup yang mengaturnya dengan melibatkan kecamatan. Insyaallah ke depan bisa maksimal,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar. Menurutnya, untuk hal teknis pendapatan dari reklame, memang leading sektornya ada pada Bapenda. Namun pihaknya mengaku sudah berkoordinasi agar ke depan semua berjalan sesuai dengan koridor aturan yang berlaku.
“Tadi kami sudah koordinasi, karena ini perlu duduk bersama. Memang untuk hal teknis reklame itu ada pada Bapenda, kami di DPMPTSP melayani dari sisi perizinannya. Kami yakin ke depan bisa lebih sinergis lagi,” pungkasnya singkat.
The post 99 Reklame di Jalan Bogor-Sukabumi Tak Kantongi Izin first appeared on Inilah Sukabumi.
