CIKOLE — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi, menggelar rapat review dan evaluasi metadata sektoral statistik dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik). Hal itu, dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan transparan sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan.
Kegiatan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi sebagai Pembina Data, Diskominfo sebagai Wali Data, serta Sekretariat Satu Data Bappeda ini bertujuan meningkatkan kualitas metadata sekaligus menyamakan standar penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Endah Aruni mengatakan, metadata memiliki peran penting dalam menjamin kualitas dan validitas data yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Menurutnya, data tanpa metadata yang jelas berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi.
“Metadata bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi menjadi label yang menjamin kualitas, legalitas, dan keterbukaan sebuah data. Jika metadatanya tidak valid, maka kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak tepat sasaran. Karena itu, evaluasi dan bimbingan teknis ini penting agar seluruh Data Statistik Sektoral Daerah memenuhi standar nasional,” kata Endah kepada Radar Sukabumi, Rabu (29/7).
Ia mengungkapkan, upaya penguatan tata kelola data telah membuahkan hasil positif. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Sukabumi kini mencapai 2,85 dengan kategori baik, sedangkan Indeks Satu Data Indonesia (SDI) berhasil meraih skor 83,92. “Meski demikian, peningkatan kualitas dan konsistensi data di setiap perangkat daerah masih menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan Keamanan Informasi Diskominfo Kota Sukabumi, Fery Munggaran menuturkan, jumlah Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) meningkat 2,57 persen, dari 1.049 data pada 2024 menjadi 1.076 data pada 2025. Data tersebut terdiri atas 311 indikator dan 765 variabel, dengan kontribusi terbesar berasal dari Diskominfo, DPUTR, dan Dinas Kesehatan.
“Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan rapor kinerja statistik perangkat daerah tahun 2025. Diskominfo menjadi OPD dengan nilai tertinggi sebesar 94,25, disusul Bakesbangpol 90,00, DP2KBP3A dan BPBD masing-masing 88,75, serta Bappeda 87,50. Meski demikian, evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah catatan, seperti definisi operasional yang belum seragam, penggunaan istilah indikator dan variabel yang tertukar, hingga rumusan indikator yang perlu disesuaikan dengan standar nasional,” tuturnya.
Di tempat sama, Statistisi Ahli Muda Diskominfo Kota Sukabumi, Zulkarnain menambahkan, dari 75 usulan kegiatan statistik yang diajukan ke BPS selama periode 2022–2026, sebanyak 30,7 persen dinyatakan layak, 28 persen masih dalam proses, dan 29,3 persen ditolak karena dokumen belum lengkap, berpotensi tumpang tindih, atau metodologinya belum memenuhi kaidah statistik.
Sebagai tindak lanjut, Diskominfo bersama BPS langsung memberikan pendampingan teknis kepada pengelola data OPD melalui Bimtek Pengisian Rekomendasi Statistik (Romantik).
“Selain itu, kami juga akan menghadirkan program Clinic Metadata untuk memfasilitasi konsultasi teknis, mempercepat validasi dataset ke Portal Satu Data, serta meningkatkan literasi data bagi aparatur sipil negara demi mewujudkan tata kelola data yang semakin andal, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Bam)
Artikel Diskominfo Kota Sukabumi Perkuat Data, Layanan Publik Makin Presisi pertama kali tampil pada Sukabumi Metro.
