Sumber: Radar Sukabumi
SUKABUMI— Audiensi ratusan pengurus RT dan RW dengan DPRD Kota Sukabumi pada Rabu (20/5) di Ruang Paripurna DPRD Kota Sukabumi berubah menjadi tekanan politik terbuka terhadap Pemerintah Kota Sukabumi. Unsur legislatif menyatakan siap mengawal tuntutan Forum Komunikasi RT/RW agar Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) tetap dipertahankan dalam APBD 2026.
Sorotan utama audiensi tertuju pada keberlanjutan P2RW yang dinilai sebagai kebutuhan dasar masyarakat di tingkat lingkungan. DPRD menegaskan program tersebut telah tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan hasil pembahasan paripurna, sehingga tidak seharusnya hilang dalam proses penyusunan anggaran.
Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menyebut persoalan yang terjadi lebih disebabkan kendala administratif dan teknis dalam sistem penginputan, bukan penghapusan program secara kebijakan. “P2RW sudah menjadi bagian dari perencanaan daerah. Tinggal bagaimana pemerintah daerah memastikan proses teknisnya selesai dan program itu tetap berjalan pada 2026,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen politik, DPRD menandatangani fakta integritas untuk memperjuangkan aspirasi RT/RW. Dokumen tersebut berisi kesepakatan mendesak Wali Kota Sukabumi agar merealisasikan tuntutan masyarakat, termasuk memastikan program lingkungan tetap mendapatkan alokasi anggaran.
Selain P2RW, audiensi juga menyinggung keterlambatan pencairan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) serta keterlibatan RT/RW dalam pengelolaan dana kelurahan. DPRD menilai persoalan tersebut berkaitan dengan sinkronisasi data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
The post DPRD Kota Sukabumi Tegaskan P2RW Harus Masuk APBD 2026 appeared first on Radar Sukabumi.
